Diduga Ada Kecurangan pada PPDB Banten Jalur Zonasi, Jarak 2 Km Tak Bisa Masuk SMA Negeri

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA negeri di Provinsi Banten telah resmi ditutup.

Beberapa respons negatif muncul dari warga masyarakat yang putra-putrinya tidak diterima di SMA negeri yang dituju.

Salah satu di antaranya adalah RN, warga Kota Tangerang yang anaknya tidak diterima di SMA negeri.

RN mengatakan, anaknya mendaftar ke ke SMA negeri lewat jalur zonasi. Sang anak tidak memenuhi syarat untuk mendaftar lewat jalur lain di antaranya jalur perpindahan tugas orangtua, jalur prestasi, dan jalur afirmasi (keluarga ekonomi lemah).

Jalur zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang berdasarkan domisili sesuai wilayah yang telah ditetapkan pemerintah daerah

RN menjelaskan, anaknya mendaftar ke SMAN 1 Kota Tangerang dan SMAN 2 Kota Tangerang.

Bagi RN, jarak rumahnya dengan kedua sekolah tersebut tidak terlalu jauh.

"Jarak rumah saya ke SMAN 1 Tangerang itu sekira 2,2 km dan ke SMAN 2 Tangerang sekira 1,7 km doang, masa anak sata enggak keterima lewat jalur zonasi," ujar RN kepada TribunTangerang.com, Senin (10/7/2023).

Pada pengumunan hasil PPDB, SMAN 1 Kota Tangerang menerima 124 siswa baru dari jalur zonas. Siswa terjauh berjarak sekitar 530 meter dari sekolah. 

RN menambahkan, ada indikasi kecurangan pada PPDB Provinsi Banten yang menjadi sistem seleksi masuk SMA negeri pada kota/kabupaten se-Provinsi Banten.

Dia menilai, tidak wajar jarak terjauh dari dua sekolah tersebut ditempati oleh seluruh masyarakat yang secara kebetulan mendaftar PPDB tingkat SMA Negeri.

Sebab SMAN 1 Tangerang, lanjut RN, dikelilingi oleh kawasan perkantoran, begitu juga halnya yang terjadi di SMAN 2 Tangerang.

"Kalau secara kasat mata dari saya sebagai orang awam, SMAN 1 Tangerang itu dikelilingin kantor-kantor dan SMAN 2 juga lebih parah, selain kantor juga dikelilingin stadion, pasar, kantor dam tanah kosong," kata dia.

"Memang ada bebera rumah warga, tapi rasanya gak mungkin ada ratusan anak secara bersamaan lulus SMA Negeri di rumah-rumah sekitar dua sekolah itu," imbuhnya.

Menurutnya, indikasi kecurangan yang mewarnai pelaksanaan PPDB di Provinsi Banten itu adalah praktik menumpang Kartu Keluarga (KK).