Menlu RI Retno Marsudi Desak DK PBB Ambil Sikap Atas Kejahatan Kemanusian di Palestina

TRIBUNTANGERANG.COM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) didesak oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil sikap atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi saat menghadari debat terbuka DK PBB di New York beberapa waktu lalu.

Retno mendesak DK PBB untuk segera mengambil langkah tengas untuk mengakhir konflik yang terjadi di Gaza, Palestina.

Dikutip Wartakotalive.com, melansir Kompas.id ada tiga hal yang diserukan Indonesia dalam forum tersebut, yakni seruan bersama untuk gencatan senjata segera, prioritas akses kemanusiaan, dan mengembalikan kemanusiaan di DK PBB.

Di forum tersebut, Retno juga mengingatkan DK PBB agar tidak berpihak kepada salah satu negara yang terlibat perang.

”Saya ingin mengingatkan bahwa DK PBB memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan, atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Retno, dikutip dari siaran pers, Rabu, di Jakarta.

Baca juga: Pengamat: Serangan Hamas Sebagai Respons Kekerasan Struktural Israel Terhadap Rakyat Palestina

Diketahui pada Kamis (19/10/2023), Amerika Serikat memveto resolusi DK PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan di tengah konflik Hamas-Israel.

Sebanyak 12 dari 15 anggota DK PBB mendukung resolusi yang diajukan oleh Brasil. Rusia dan Inggris memberikan suara abstain.

Hanya AS yang menolak dengan alasan resolusi itu tidak menyebut hak Israel untuk membela diri. Sebagai salah satu dari lima anggota tetap DK PBB, veto AS membuat resolusi itu tidak disahkan.

Indonesia menilai, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan.

Baca juga: Merasa Masih Aman 129 WNI Pilih Bertahan di Israel dan Palestina

Tanpa aksi nyata dari DK PBB, dampak yang ditanggung warga sipil di Gaza akan sangat mengerikan.

Retno menegaskan, DK PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina.

“Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, dan bahan bakar, serta pengusiran warga Gaza dilakukan Israel atas nama hukuman kolektif. Pada saat yang sama, warga sipil disandera. Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Indonesia tidak akan membuang waktu untuk memobilisasi dukungan internasional agar DK PBB segera mengambil langkah yang tepat.

Baca juga: Gempuran Israel Buat Warga Gaza Mulai Kesulitan Cari Perlindungan, Gedung-gedung Hancur

Dalam berbagai forum, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), ASEAN, dan pertemuan ASEAN-Dewan Negara Teluk (GCC), Indonesia terus menyerukan hal tersebut.