Sekjen Kemendagri Ungkap Fenomena PNS Main 4 Kaki dan Punya 10 Wajah, Ada di Pemda Hingga Eselon I

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Netralitas pegawai negeri sipil (PNS) pada pemilu 2024 menghadapi ujian yang berat.

Momen pemilu 2024 dimanfaatkan sejumlah oknum PNS untuk mendukung peserta pemilu tertentu.

Hal ini terjadi merata, baik di daerah maupun di tingkat eselon I.

Situasi di kalangan PNS ini diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro saat membahas perilaku pegawai negeri sipil (PNS) pada masa Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres).

Suhajar menyatakan, ada tiga jenis PNS yakni profesional, avonturir alias suka berpetualang, dan wait and see.

Hal ini dipaparkan Suhajar dalam acara Korpri Menyapa bertema ‘ASN Dewasa Berdemokrasi Merajut Persatuan Pasca Pemilu’ yang disiarkan di kanal Youtube Kemendagri RI, Rabu (6/2/2024).

"Birokrasi kita terbagi tiga, ada yang ingin jadi birokrasi profesional, ini persentasenya beda-beda. Ada di suatu tempat 10 persen, di tempat lain 60 persen," katanya.

Persentase tersebut tidak mempengaruhi pengelompokan karena pada dasarnya terbagi tiga kelompok. Besar kecilnya persentase tergantung medan magnet politik di tempat.

Selain PNS yang masuk kelompok profesional, ada juga birokrat yang termasuk masuk kelompok avonturir.

Menurut Suhajar, berdasarkan pengamatannya, birokrat yang termasuk kelompok kedua ini kurang nyaman menjadi PNS.

Mereka punya obsesi lain di luar pekerjaannya. Misalnya saja berpihak atau mendukung peserta pemilu tertentu dan mudah tergoda meski statusnya adalah PNS.

"Dia punya obsesi untuk masuk ke sebelah, karena itu yang ini ini, ini akan tergoda walaupun dia belum lepas dari pegawai, dia mulai main-main, mulai dukung si A, si B. Ini terjadi di semua lapisan. Bukan hanya di daerah, di eselon I juga terjadi," kata Suhajar.

Selain itu, ada PNS yang memihak dengan bermain empat kaki dan bermuka ganda demi memiliki jabatan lebih baik pada pemerintahan berikitnya.

"Ada yang main kakinya cuma dua, pasang empat kaki juga ada, tambah-tambah. Juga ada yang dasamuka, 10 muka, jadi silakan menekuni yang mana, kita tak bisa kendalikan karena sebagai manusia Anda punya hak," ucapnya.

Menurutnya, situasi ini terjadi bukan cuma di daerah, tapi juga pada tingkatan eselon I.