Setoran Jukir Liar Jadi Kas RW, Mian Santai bila Kena Penertiban: Ada yang Lindungi

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah angkat bicara soal upaya penertiban juru parkir liar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Trubus mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini kurang efektif. Apalagi tidak ada solusi yang diberikan untuk para juru parkir liar.

Belum lagi bahwa selama ini uang dari parkir liar dinikmati banyak orang. Mulai dari ormas, aparat hingga RW setempat.

Belum lagi adanya bekingan yang dinilai menjadi penyebab utama sulitnya memberantas parkir liar.

"Ada bekingan itu. Ada kelompok kesukuan, petugas entah itu dari kalangan penegak hukum sendiri. Bahkan hingga parpol karena itu banyak," ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/5/2024) malam.

Contoh yang membuktikan para jukir liar sulit ditertibkan yakni munculnya mereka kembali ke minimarket. Salah satunya berada di minimarket di Koja, Jakarta Utara.

Berdasarkan keterangan jukir liar di minimarket, bahwa mereka dilindungi oleh ketua RW di lingkungannya jika ada penertiban dari Dishub dan Satpol PP DKI.

Baca juga: Legislator Sebut Perlu Jalan Tengah Selesaikan Masalah Jukir Liar Minimarket di Jakarta

Menurut Trubus, keterlibatan untuk melindungi jukir liar bukan saja Ketua RT, melainkan yang terkuat adalah sekelompok ormas hingga oknum aparat keamanan.

"Jadi tidak akan mampu (menertibkan jukir liar). Jadi jangka pendek saja, kalau ngomong parkir liar ini seperti ngomong kaset rusak," kata Trubus.

Ladang cuan Bukan saja soal bekingan, jukir liar di Jakarta sulit ditertibkan karena profesi yang menjadi persoalan bertahun-tahun itu dibiarkan tumbuh subur hingga menjadi lahan basah mencari uang.

"Kalau saya melihatnya ini, satu kalau itu adalah lahan basah. Selama ini dijadikan ladang cuan bagi kelompok tertentu," kata Trubus.

Hampir semua para jukir liar itu memberikan sebagian uang hasil parkir kepada sejumlah kelompok atau perorangan yang menjanjikan untuk membekingi.

Belum lagi, menurut Trubus, operasi penertiban jukir liar yang dilakukan Dishub dan Satpol PP DKI hanya dilakukan beberapa hari saja, sehingga menjadi upaya jangka pendek.

"Kedua saya melihat ini kebijakan yang dilakukan oleh Pak Heru Budi ini seperti hanya pemadam kebakaran gitu. Kalau tidak ada solusi, bakal muncul terus," kata Trubus.

Setor ke Ketua RW

Salah satu jukir liar minimarket di Koja, Mian (70) tetap memilih bekerja seperti biasa meski sudah ditertibkan. Alasannya karena uang hasil markir untuk makan.

Sebab, Mian yang sudah masuk lansia menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki banyak tanggungan di rumah. Bukan hanya istri, ada kedua anak Mian juga masih menggantungkan hidup kepadanya.

Menjadi jukir liar minimarket merupakan pekerjaan yang sudah digeluti 10 tahun belakangan. Pekerjaan ini menjadi andalan Mian untuk menghidupi keluarganya.

"Saya di rumah punya tanggungan anak, yang satu 20 tahun, yang satu 15 tahun. Masih pada sekolah," ucap Mian, Senin (20/5/2024). Selama menjadi jukir, Mian mengaku, profesinya itu dilindungi oleh Ketua RW di lingkungannya.

Ia akan dibantu jika terkena penertiban dari Dishub dan Satpol PP. Hal itu yang menjadi alasan Mian untuk memilih tetap bekerja seperti biasa meski sudah ditertibkan petugas Dishub beberapa waktu lalu. "Biasa-biasa aja, ada yang menanggung ini kan RW," kata Mian.

Mian merasa begitu yakin akan mendapat pertolongan karena selama ini sebagian pendapatan memarkirnya juga disetor untuk uang kas RW.

"Kadang dapat Rp 50.000 sampai Rp 60.000, setor Rp 30.000 sama RW yang punya wilayah," ucap Mian. Uang kas itu digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan warga, misalnya karang taruna, rapat, dan lain sebagainya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com