Megawati dan Kader PDIP Kritik Pemerintah, Pengamat: Cuma Strategi Ulur Waktu

Langkah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinilai cuma strategi.

Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Eko Priyono
Warta Kota/Yulianto
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). Rakernas PDI Perjuangan mengeluarkan 17 rekomendasi eksternal diantaranya menyoroti sistem Pemilu 2024. 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sampai berita ini ditayangkan belum menentukan sikap politiknya.

Partai berlambang banteng moncong putih itu tak menegaskan posisinya, apakah masuk pemerintahan atau sebagai oposisi atau berlawanan dengan pemerintah.

Namun, sejumlah kader terus mengkritik proses pemilihan presiden (Pilpres) pada pemilu lalu.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengaku telah memprediksi partai yang dinakhodai Megawati Soekarnoputri itu tak akan mengumumkan sikap politiknya dalam waktu dekat.

Teranyar, PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024) lalu.

Tak ada kejelasan sikap politik PDIP hingga Rakernas ditutup.

Ujang menilai PDIP bakal memutuskan sikap politiknya pada saat momentum yang tepat.

"Ya kalau saya melihatnya kenapa belum mengumumkan keputusan di luar pemerintahan atau masuk pemerintahan, itu sudah saya prediksi bahwa tidak akan diumumkan waktu Rakernas. Mereka menunggu momentum yang pas dan tepat," ucap Ujang saat dihubungi Wartakotalive.com, Senin (27/5/2024).

Menurut Ujang, jika saat Rakernas diumumkan arah politik PDIP, maka PDIP tak akan menjadi sorotan publik kembali.

"Kalau diumumkan kemarin pas Rakernas PDIP tidak akan jadi pusat perhatian lagi, tak ada pemerintahan lagi karena sudah tuntas sudah memilih oposisi atau koalisi,” ucap Ujang.

Dia menilai, PDIP sedang menjaga eksistensi dan konsistensi usai kalah di Pilpres 2024.

"Jadi politik itu butuh instrumen butuh cara untuk tetap bisa menjaga eksistensi dan konsistensi. Eksistensi dalam pemberitaan nasional lalu konsistensi juga dalam konteks bertahan dengan prinsip sikap untuk menjaga pemerintahan yang baik,” ucap Ujang.

Ujang menuturkan, PDIP buka ragu dalam memutuskan arah politiknya namun hanya mengulur waktu dan akan diumumkan pada menit-menit terakhir sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024 mendatang.

"Jadi saya melihat bukan masih ragu, bahwa itu strategi mengulur (waktu), pasti menit di ujung permainan akan umumkan karena pelantikan Prabowo masih panjang di Oktober 2024. Jadi kalau diumumkan sekarang tidak seksi jadi pasti di ujung (umumkannya),” ucapnya.

"Saya melihat (yang dilakukan PDIP) agar ada ruang diskusi, ada ruang dialog dengan partai kubu pemerintah. Ini hanya bagian dari strategi saja, jadi bagian hal yang sudah kami baca sejak lama. Bagi saya tidak aneh kalau PDIP menyimpan amunisinya, menyimpan prinsipnya, perilakunya yaitu perilaku oposisi atau pemerintah disimpan terlebih dahulu,” ungkap Ujang.

Ujang juga membeberkan, untung ruginya jika PDIP menjadi oposisi ataupun sebaliknya.

"Kalau untungnya mendapat kekuasaan, jabatan dapat menteri lagi dan akses kekuasaan masih ada di PDIP kan begitu, pejabat-pejabat lain aman yang terkait PDIP,” katanya.

“Kalau oposisi ya beda, akses kekuasaan tertutup dan akan 'bersitegang' dengan pemerintah dan akan dikerjai pemerintah dengan hal-hal tertentu,” sambung Ujang. (m27)

Dapatkan Informasi lain dari TribunTangerang.com via saluran WhatsApp

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News ya

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved