Kala 2 Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal Penyaluran Bansos yang Tidak Tepat

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) berbeda pendapat soal penyaluran bansos.

Berdasarkan catatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas mencatat, angka penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran mencapai 46 persen dari total penyaluran.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri PPN, Suharso Monoarfa. Namun, pernyataan itu dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Ia mengklaim, saat ini penyaluran bansos sudah tepat sasaran.

Pasalnya, pemerintah sudah memanfaatkan sistem Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek.

Lewat sistem itu, pemerintah mencatat tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga bisa mendapatkan data target penerima bansos lebih akurat.

"Regsosek itu sebagian sudah dipakai, termasuk di dalam bantuan-bantuan, termasuk bantuan pangan beras," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Minggu (23/6/2024).

Terkait dengan adanya temuan yang menyebutkan penyaluran bansos tidak tepat sasaran, Airlangga bilang, hal itu perlu ditelusuri kembali.

Ia meminta kepada Bapppenas untuk merinci data kesalahan penyaluran tersebut.

"Mesti dicek lagi, errornya di mana, harus ada detailnya," ujarnya.

Meskipun demikian, Airlangga enggan menyebutkan adanya kesalahan dalam penyaluran bansos oleh pemerintah.

Perbaikan data penyaluran bansos diklaim terus dilakukan pemerintah.

"Kata siapa salah sasaran? kalau saya bilangnya tepat sasaran. Jadi Menko bilang tepat sasaran, kalau ada salah dikit ya dibenerin," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan, data bansos tidak tepat sasaran mencapai 46 persen.

Ia pun mencontohkan masih terdapat eselon I di lingkup kementeriannya yang terdaftar sebagai penerima bansos.