Mendagri Tito Karnavian Lantik Pj Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat

Terlebih, lanjut Tito, di Provinsi NTB bakal ada agenda besar seperti MotoGP dan tengah berlangsung pembangunan smelter skala besar.

Karena itu, posisi Pj. Gubernur NTB perlu diisi oleh orang yang berpengalaman sebagai Pj. kepala daerah. Ditugaskannya Hassanudin sekaligus untuk memberikan pengalaman baru.

“Sembilan bulan sudah di Sumut, sekarang ada pengalaman yang baru di daerah yang baru,” ujarnya.

Begitu pula dengan pengganti Hassanudin yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumsel.

Tito mengatakan, dipilihnya Fatoni sebagai Pj. Gubernur Sumut karena sudah berpengalaman menjadi Pj. kepala daerah. Pengalaman ini dibutuhkan terlebih Provinsi Sumut akan menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI selain Provinsi Aceh.

“Oleh karena itu, kita tidak ingin mengambil risiko, orang yang pernah pengalaman sebagai kepala daerah yang sudah dua kali dan mengerti tentang keuangan daerah, karena nanti PON ini nanti paling banyak persoalannya adalah masalah keuangan,” jelas Tito.

Sementara itu, tambah Tito, alasan dipilihnya Elen Setiadi sebagai Pj. Gubernur Sumsel karena ingin memberikan pengalaman kepada pejabat pemerintah pusat. Elen merupakan pejabat pimpinan tinggi madya pada Kemenko

Perekonomian yang dinilai banyak memberikan kontribusi dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan eknonomi.

Dirinya berharap, keberadaan Elen dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel. Ini juga dapat memberi pangalaman baru bagi Elen, sehingga nantinya setelah kembali ke Kemenko Perekonomian arahannya kepada daerah semakin matang.

Sebagai informasi, pelantikan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.