Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemeliharaan PDN Capai Rp700 M Hingga Jokowi Perintahkan BPKP Lakukan Ini

TRIBUNTANGERANG.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika Kominfo telah menggunakan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) mencapai Rp 700 Miliar.

Dana ratusan miliar itu telah digunakan Kominfo untuk melakukan pemeliharaan PDN pada periode Januari sampai Mei 2024.

Ditengah jumlah anggaran belanja yang cukup besar ini, banyak publik yang bertanya-tanya karena dengan mudah PDN mendapatan serangan siber.

"Kominfo ada Rp 4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan operasional BTS untuk 4G (Rp 1,6 triliun) dan data center nasional Rp 700 miliar," kata Sri Mulyani dikutip Kompas.com, Kamis (27/6/2024)

Selain untuk pemeliharan PDN dan BTS, Kominfo menggunakan anggaran belanja untuk kapasitas satelit Rp 700 miliar, palapa ring Rp 1,1 triliun.

"Jadi belanja untuk kominfo cukup besar mendekati Rp 5 triliun yaitu Rp 4,9 triliun," ujarnya.

Dana belanja Kominfo yang digunakan untuk pemeliharaan PDN mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Politisi Partai NasDem itu meminta lembaga penegak hukum mulai bergerak untuk mengendus adanya dugaan penyelewengan di Pusat Data Nasional. 

Hal ini lantaran, kualitas kinerja PDN tidak berbanding lurus dengan besarnya anggaran.

"Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu? Makanya, patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN," kata Sahroni kepada wartawan Jumat (28/6/2024).

"Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut," imbuhnya.

Hal ini disampaikan Sahroni agar pejabat di lembaga terkait, bisa lebih bertanggung jawab terhadap kinerja dan keamanan lembaganya.

Apalagi ini juga terkait data banyak kementerian/lembaga, bisa lumpuh dan terancam kegiatan kenegaraan jika hal-hal seperti ini disepelekan dan terulang lagi. 

"Masa negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini, data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan," ujar Bendahara Umum Partai NasDem itu.

"Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” tandasnya.

Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN

Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai diretas sejak 20 Juni lalu.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai membahas evaluasi sistem PDN bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.

Adapun audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit.

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Nggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi," tutur Ateh.

 Kendati demikian, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Presiden Jokowi menargetkan audit selesai.

"Secepatnya, the sooner the better," jelas Ateh. 

(Kompas.com/Rully/Fika Nurul/Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News