Pengamat Nilai Penghapusan Penjurasan SMA Timbulkan Gap antara Imajinasi Pemerintah dan Sekolah

Oleh karena itu, Ubaid memandang bahwa kebijakan ini seolah memaksa sekolah-sekolah di Indonesia agar melompat meski belum memiliki persiapan yang matang.

Apalagi, sekolah-sekolah yang berada di pelosok-pelosok daerah. 

"Menurut saya ada gap yang cukup jauh. Antara imajinasi Kemendikbudristek yang ada di pusat itu, sama sekolah yang ada di daerah-daerah gitu. Jadi sekolah yang ada di daerah-daerah itu mereka masih merangkak gitu," ungkap Ubaid. 

"Sementara di pusat ngajaknya lompat-lompat. Nah itu kan butuh jembatan di situ, butuh jembatan," imbuhnya. 

Ubaid berujar, kebijakan tersebut berdampak besar ke seluruh Indonesia.

Oleh karenanya, pemerintah seharusnya melakukan diskusi terbuka sebelum menetapkan kebijakan tersebut. 

Baik dengan masyarakat, praktisi, akademisi, guru dan seterusnya.

Sebab menurut dia, pendidikan tidak akan berjalan jika hanya mengandalkan pemeritah saja.

"Kalau urusan pendidikan ini hanya seakan-akan urusan pemerintah, dipikir-pikir sendiri, dikerjain-kerjain sendiri, maka akan menjadi PR yang sangat berat, kapan selesainya gitu," kata Ubaid.

"Tapi kalau dibicarakan bersama, dikaji secara mendalam, mendapat masukan dari banyak pihak, maka strategi yang dilakukan akan dampaknya lebih bagus, lebih cepat bisa dilakukan gitu," pungkasnya. (m40)