PDIP Pilih Pramono Anung dibandingkan Anies karena Takut Kembali Dikhianati seperti Jokowi

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Peluang Anies Baswedan maju menjadi bacalon gubernur DKI Jakarta 2024 semakin menipis.

Pasalnya meski sudah hadir di pengumuman calon kepada daerah tahap 3 PDIP, nama Anies tidak dibacakan.

Kini justru muncul nama lain yang dirumorkan akan mengantikan posisi Anies untuk mendampingi Rano Karno.

Nama yang muncul adalah Pramono Agung. Nama Promono disebut dimina langsung oleh Megawati.

"Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu (Megawati) dan diminta untuk mencalonkan, calon gubernur DKI, itu saja," ujar Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey pada Selasa (27/8/2024).

Olly juga menyebut bahwa Pramono sudah menyetujui perintah dari Megawati itu untuk maju sebagai cagub di Pilkada Jakarta.

"Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja," jelasnya.

Lalu apa penyebab PDIP justru enggan untuk mengusung Anies dan memilih Pramono untuk maju di Pilkada Jakarta 2024? Berikut analisanya.

Takut Dikhianati seperti Jokowi 'Mengkhianati' PDIP

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai keengganan PDIP untuk mengusung Anies karena takut dikhianati.

Ujang menduga PDIP tidak ingin adanya kasus 'pengkhianatan' oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDIP terulang kembali.

Dia mengungkapkan partai berlambang banteng itu memiliki prinsip bahwa seluruh kader harus mematuhi segala aturan yang diperintahkan oleh partai.

"Misalkan, bagaimana PDIP semua kadernya harus nurut pada partai, tidak mbalelo karena PDIP punya pengalaman bagaimana Jokowi kader PDIP bisa 'keluar rumah dengan membakar rumah'," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, Ujang juga menganggap PDIP ingin Anies terlebih dahulu mendaftar sebagai kader agar tidak terkesan mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menjadikan PDIP sebagai 'kendaraan politik' saja.

"Ini kan Anies bukan kader, jangan sampai menjadikan PDIP hanya dijadikan 'tiket' saja, dijadikan 'domplengan' seperti yang disampaikan oleh Mega," ujarnya.

"Pasti ingin ada komitmen yang jelas. Anies harus manut," sambung Ujang.

Sementara terkait adanya kabar bahwa Megawati menunjuk Pramono sebagai cagub PDIP di Pilkada Jakarta, Ujang menganggap hal itu wajar dilakukan.

Pasalnya, menurutnya, kader internal PDIP seperti Pramono sudah kerja keras untuk membesarkan partai yang menaunginya.

"Tentu saya melihat memutuskan mengusung kadernya sendiri karena sudah mati-matian juga membesarkan partai, sedangkan Anies tidak," jelasnya.

Senada, pengamat politik dari Citra Institute, Efriza mengungkapkan bahwa PDIP takut dikhianati jika mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024.

Dia mengatakan PDIP harus mengingat rekam jejak Anies ketika menurutnya 'berkhianat' kepada Prabowo Subianto ketika mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024.

Selain itu, sambung Efriza, Anies juga justru berduet dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024 ketika dirinya digadang akan berduet bersama Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sehingga, Efriza menganggap PDIP harus mengusung kader internalnya sendiri untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi nanti mbalelo lagi ke PDI Perjuangan. Jadi kalau saya lihat, benar apa kata Ganjar bahwa yang seharusnya diajukan PDI Perjuangan adalah kadernya sendiri."

"Singkirkan Anies, abaikan Anies. Karena PKS saja sudah berani menyingkirkan Anies, mengabaikan Anies. Kecuali Anies mau menjadi kader PDI Perjuangan," katanya dalam program On Focus yang ditayangkan di YouTube Tribunnews seperti dikutip pada Selasa (27/8/2024).

Efriza menganggap PDIP masih memiliki kader yang mumpuni untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024 sehingga tak perlu untuk mengusung calon dari luar partai seperti Anies.

Dia menyebut beberapa kader potensial seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Eriko Sutarduga, Djarot Syaiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya alias Aming.

Efriza meminta agar PDIP tidak hanya memandang elektabilitas dari seorang calon ketika akan diusung.

Namun, sambungnya, harus memiliki loyalitas dengan partai.

"PDIP harus berpikir buat apa dia menampung calon yang berelektabilitas besar tetapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai," pungkasnya. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News