Pengamat Nilai Lebih Penting Benahi Fasilitas Transportasi Dibanding Subsidi KRL Pakai NIK

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Pro kontra terkait wacana pemerintah yang hendak mengubah skema pemberian subsidi tiket commuter line (KRL) Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), masih bergulir di masyarakat terutama pengguna transportasi umum.

Bahkan, pengamat transportasi Djoko Setijowarno ikut menyoroti soal rencana perubahan tarif tersebut.

Menurut Djoko, wacana yang sudah dibahas sejak 2018 itu akan berdampak baik pada perbaikan transportasi umum di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Kendati demikian, Djoko menyebut jika penggelontoran wacana itu tidak tepat dilakukan pada masa sekarang ini, di saat fasilitas KRL Jabodetabek masih kurang baik.

"Ini ramainya karena pada saat ini kondisi KRL itu kan tidak begitu bagus, kami sudah mengusulkan pada 2022 agar segera mengganti untuk kereta-kereta yang sudah uzur (tua), namun pada saat itu kementerian selalu mengulur-ulur," kata Djoko saat dikonfirkasi, Senin (2/9/2024).

"Jadi kasian bagi teman-teman yang biasa rangkaian 12 ada tinggal 10, tinggal 8, berdesak-desakan," imbuh dia.

Padahal, pengguna KRL perharinya saat ini mencapai 1 juta orang, naik berkali-kali lipat dari angka pertama 350.000 pengguna.

Oleh karenanya, Djoko meminta agar pemerintah konsen memperbaiki sistem transportasi publik agar nyaman untuk pengguna, sebelum menyesuaikan tarif KRL berdasarkan NIK.

Terkait penyesuaian NIK, Djoko menjelaskan jika pengguna KRL akan tetap mendapatkan subsidi, namun akan diatur realisasinya.

Seperti pada hari libur nasional yang kebanyakan moda transportasi digunakan publik untuk wisata dan berpergian, anggaran subsidinya bisa dipangkas untuk dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan.

"Jadi pada akhir pekan dikurangi subsidinya, karena itu akan digunakan atau dialihakan untuk saudara tertinggal, yang sampai saat ini belum menikmati transportasi umum," kata Djoko.

Kendati demikian, Djoko memastikan jika nantinya tidak semua pengguna KRL merasakan kenaikan harga. Pasalnya, akan ada tarif dasar yang dipatok pemerintah untuk moda transportasi umum.

Djoko mencontohkan, penyesuaian tarif itu seperti transportasi umum di Jawa Tengah.

"Ada Trans Jateng, Trans Semarang, Batik Solo Trans, masing-masing punya tarif dasar. Misalnya Trans Jateng tarif dasarnya Rp 4.000 kemudian bagi pelajar, guru, itu disubsidi bayar Rp 2.000," jelas Djoko.

"Tapi untuk lansia, pelajar, mahasiswa, disabilitas itu hanya bayar Rp 1.000. Jadi tetap subsidi," lanjutnya.

Oleh karena itu, Djoko memandang jika alangkah baiknya kebijakan ini dikeluarkan pada saat rangkaian KRL yang dibeli dari Tiongkok datang ke Indonesia, Maret 2025 mendatang.

Setelah itu, pemerintah mulai memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada untuk meyakinkan pengguna terkait kesepadanan harga.

"Jadi kembalikan dulu 12 kereta dalam satu rangkaian, biar mereka menikmati termasuk juga lift-lift yang sering rusak jangan berulang-ulang, itu juga termasuk pelayanan," pinta Djoko.

Selain itu, lanjut dia, perlu ada pengadaan atau akses angkutan umum dari berbagai kawasan perumahan ke stasiun-stasiun KRL Jabodetabek.

"Pada 2014 waktu Balitbang Kemenhub melakukan survey KRL murah, tapi pengeluaran pengguna tetap tinggi karena first mile - last mile nya masih buruk," kata Djoko.

"Makanya kita tuntut bukan hanya KRL-nya, tapi bagaimana kepala daerah ini memberikan akses angkutan umum dari semua kawasan perumahan. Percuma digratiskan KRL-nya kalau dari rumah ke stasiun mahal," pungkasnya. (m40)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News