Baru Dilantik Sudah Bikin Gaduh, Mendes Yandri Janji Kasus Kop Surat Kementerian Tidak Terulang

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Viral penggunaan kop surat Kementerian Desa yang dilakukan  Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Yandi Susanto mengumpulkan kades hingga RT di Serang Banten menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Aksi Yandi sontak menuai perdebatan. Bahkan Mahfud MD pun memberikan teguran langsung kepada Yandri Susanto.

Yandi Susanto membuat undangan itu untuk menghadiri haul ke 2 Almarhumah Hj. Biasmawati ibu dari Yandri Susanto yang bersifat pribadi tanpa berkaitan dengan Kementerian.

Pasca viralnya undangan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengakui telah melakukan kesalahan dengan membuat surat undangan kop dan stampel resmi kementerian untuk acara peringatan haul ke-2 ibunya.  

Baca juga: Heboh, Undangan dari Mendes Yandri Kumpulkan Kades Hingga RT di Serang Pakai Kop Surat Kementerian

Yandri mengatakan, surat undangan acara peringatan haul, hari santri dan tasyakuran, itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.  

"Itu bisa kita koreksi nanti,  tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri kepada wartawan usai acara di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024).  

Yandri pun berterima kasih kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah mengkritik dan mengingatkannya.  

Yandri yang juga wakil ketua Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya.

"Kami terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah kita tidak akan ulangi lagi," ujar dia.  

Yandri menegaskan tidak ada unsur politik dalam kegiatan yang dihadiri para kepala desa hingga ketua RW dan RT di Kabupaten Serang.  

Diketahui, istri Yandri, Ratu Zakiyah menjadi calon bupati Serang pada kontestasi Pilkada tahun 2024.  

"Tapi hari ini murni betul-betul (kegiatan) hari santri, haul emak kami, dan bersyukur kepada Allah Swt, tidak ada unsur yang lain," kata Yandri.  

Yandri mengklaim, selain kepala desa, diundang pula seluruh kepala daerah termasuk penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.  

Namun, Al Muktabar tak hadir dan diwakilkan Pj Sekda Banten Usman Asshiddiqi Qohara.  

"Semua unsur di Banten kita undang. Tapi tempat terbatas, ada juga yang kami undang tak datang, tapi ada yang enggak diundang juga datang," tandas dia.

Diketahui, foto surat undangan acara peringatan Haul ke-2 Almarhumah Hj Biasmawati, Hari Santri dan Tasyakiran beredar di media sosial untuk para kepala desa hingga RT.

Surat itu dibuat menggunakan kop dan stampel resmi dari Kemendes PDT yang ditandatangani oleh Yandri Susanto.

Mahfud MD Buka Suara

Mahfud MD pun turut memberi respon perihak surat undangan tersebut. Mahfud pun menyebut jika surat tersebut terbukti benar maka dipastikan Yandri Susanto telah melakukan kesalahan.

"Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2," tulis Mahfud MD di akun X pribadinya yang diunggah pada Selasa (22/10/024)

Sementara itu, Bawaslu Banten turut bergerak terkait kabar adanya undangan Kades hingga RT di Kabupaten Serang, Banten.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Serang, Abdul Holid mengaku akan melakukan pengawasan baik secara langsung, maupun tertulis agar tidak disusupi kampanye.

 "Jadi imbauan kita akan buat dan kita akan sampaikan agar yang bersangkutan tidak disusupi kampanye calon," kata Holid melalui pesan instan Senin (21/10/2024).

Holid mengaku, sudah berkoordinasi dengan jajaran di Bawaslu untuk melakukan langkah preventif usai surat undangan agenda resmi dari menteri desa tersebut.

Selama masa kampanye, Holid mengklaim jajarannya aktif melakukan pengawasan agar para kandidat melakukan kampanye sesuai ketentuan. Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News