Dikenal Dekat dengan Megawati tapi Bukan Utusan PDIP, Budi Gunawan Wakili Siapa di Kabinet Prabowo?

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Jenderal Polisi Budi Gunawan kita punya jabatan baru di Kabinet Merah Putih. Di Kabinet bentukan Prabowo-Gibran, pria yang akrab disapa BG ini menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Kemenko Polkam awalnya bernama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Sebelum jadi menteri Prabowo, BG adalah kepala Badan Intelejen Nasional. BG mengemban tugasnya cukup lama.

Tak kurang dari delapan tahun BG mengepalai badan telik sandi tersebut.

Kini timbul pertanyaan mewakili siapa BG di kabinet merah putih?

Jamak diketahui bahawa BG dikenal dekat dengan Megawati hingga kader PDIP meski tidak tercatat sebagai kader.

Sewaktu berkarier di kepolisian, BG sempat menjadi ajudan Megawati yang kala itu menjadi Presiden.

Setelahnya kariernya melesat menjadi Wakapolri, kepala BIN hingga kini menjadi menteri Prabowo.

Meski PDIP tidak mengutus wakilnya di Kabinet Merah Putih, bukan berarti BG tidak berhak menjadi menteri.

Apalagi diketahui BG 'berjasa' mempertemukan Jokowi dan Pabowo pascapilpres.

Peristiwa itu membuat publik meyakini ada peran penting yang diemban BG hingga keduanya islah.

Dan kini Prabowo terbukti bisa menjadi suksesor Jokowi. 

Serahterima Jabatan

Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan ditunjuk untuk menduduki kursi Menkopolkam, menggantikan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. 

Dalam serah terima jabatan yang berlangsung pada Selasa (22/10/2024), Hadi menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh Budi.

"Sudah saya sampaikan beberapa pending matters yang harus segera diselesaikan juga saya sampaikan," katanya.

Di antara pekerjaan rumah tersebut adalah penyelesaian kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan maraknya perjudian online di masyarakat.

"Beberapa hal lainnya adalah seperti permasalahan-permasalahan penambangan liar," tambah Hadi.

Ia juga menekankan pentingnya pengaduan masyarakat yang masih menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan meskipun telah terpisah dari Kementerian Koordinator Hukum.

"Itulah yang saya sampaikan tadi, dan Beliau (Budi Gunawan) juga sudah komitmen, apalagi ditambah sekarang ada perkuatan, ada wamen, itu akan lebih fokus, lebih kuat untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, untuk bisa menangani pengaduan-pengaduan dari masyarakat," ujar Hadi.

Budi Gunawan Berkomitmen Jaga Stabilitas Nasional

Setelah serah terima jabatan, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik di Indonesia.

"Hal yang paling pertama yang akan kita lakukan adalah komitmen kami untuk bisa memastikan terciptanya dan terjaganya stabilitas keamanan, khususnya di bidang politik dan keamanan," imbuhnya.

Budi juga mengingatkan bahwa situasi geopolitik dunia yang tidak menentu mempengaruhi rantai pasok global, termasuk di bidang pangan, energi, dan logistik dalam negeri. Oleh karena itu, ia berencana untuk menyelaraskan seluruh program kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

"Agar selaras dan mendukung visi-misi, dan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan agar target-target yang telah ditentukan itu tercapai," jelasnya.

Budi Gunawan juga menyebut, stabilitas nasional menjadi prioritas utama agar ekonomi bisa berjalan dengan baik dan pembangunan bisa berlanjut.

Fokus pada Pemberantasan Judi Online dan Penyelundupan Budi Gunawan menegaskan akan serius menangani kejahatan judi online.

 "Tidak boleh main-main lagi, harus ditangani dengan baik, dan lebih tajam, lebih maksimal," ujar eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Pemberantasan judi online dianggap penting karena dampaknya yang meresahkan masyarakat dan lingkungan sekitar, bahkan hingga tingkat rumah tangga.

Selain itu, Budi juga berkomitmen untuk menangani masalah penyelundupan barang-barang dari luar negeri yang masih terjadi.

Dia akan menyelaraskan kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polkam untuk bekerja maksimal memberantas judi online.

"Banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian/lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum," tuturnya.

Budi juga berkomitmen untuk menangani persoalan penyelundupan dari negeri yang masih terjadi.

Akibat penyelundupan tersebut, terjadi kebocoran devisa yang semestinya dapat masuk ke dalam kas negara.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, telah menekankan menjadi prioritas menangani kasus penyelundupan. Banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini, itu harus bisa ditertibkan," tegasnya.

Keamanan Siber Menjadi Prioritas Utama Budi Gunawan juga menyoroti pentingnya keamanan siber yang semakin rentan.

"Siber juga menjadi salah satu perhatian yang harus dilakukan oleh kita. Khususnya di dalam defense cyber, keamanan siber, dan keamanan data. Ini menjadi prioritas," ungkapnya.

a berencana untuk mengorkestrasi lembaga dan kementerian terkait agar dapat bekerja secara maksimal dalam menangani masalah keamanan siber di masa depan.

"Ini yang perlu kita sinergikan agar lebih optimal dan maksimal dalam menghadapi permasalahan di bidang siber ini," ujarnya. Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News