Ribut-ribut Soal Golkar Dapat Jatah 8 Menteri karena Barter Kursi Ketua MPR, Dasco Bantah Bahlil

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Partai Gerindra buka suara soal pernyataan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya Bahlil mengatakan bahwa partai Golkar mendapat delapan kursi menteri karena barter kursi ketua MPR.

Golkar yang seharusnya mendapat jatah kursi MPR karena lebih banyak memperoleh suara di Pileg merelakan posisi tersebut dengan imbalan tertentu.

Setelah sepakat, Gerindra mendapat posisi sebagai Ketua MPR dan Golkar mendapat tambahan kursi.

Menanggapi hal tersebut ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah.

Dia mengatakan bahwa pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antar fraksi. 

Pernyataan ini disampaikan Dasco sebagai tanggapan terhadap pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengenai negosiasi pertukaran kursi jabatan Ketua MPR dengan jatah kementerian di kabinet.

“Sebenarnya begini, bahwa pimpinan MPR itu kan akan dipilih secara musyawarah dan mufakat antar fraksi-fraksi,” ujar Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen pada Selasa (22/10/2024).

Dasco menjelaskan, Golkar, sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki keinginan untuk menduduki kursi MPR RI seperti pada periode sebelumnya.

Namun demikian, hasil musyawarah antar fraksi dan unsur kelompok Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di MPR RI secara bulat sepakat untuk memilih Muzani sebagai ketua.

“Memang waktu itu sebagai partai koalisi, ada nada keinginan Golkar untuk kemudian menduduki kursi pimpinan MPR. Tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra, dan itu juga atas kesepakatan partai-partai lain,” tutur Dasco yang juga Wakil Ketua DPR.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah kesepakatan tersebut merupakan hasil barter jatah kementerian antara Gerindra dan Golkar, Dasco menegaskan bahwa penunjukan Muzani sebagai Ketua MPR RI murni berdasarkan musyawarah mufakat.

“Musyawarah mufakat, ya,” jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengakui adanya proses negosiasi politik antara Golkar dan Partai Gerindra terkait kursi Ketua MPR RI dan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Bahlil menjelaskan bahwa awalnya, jatah Golkar di kabinet Prabowo hanya lima kursi menteri.

Namun, kesepakatan mengenai kursi Ketua MPR RI dengan Gerindra menjadi faktor pembeda.

"Jatah kita waktu itu kan lima. Saya sekarang karena sudah terjadi saya buka saja," kata Bahlil dalam sambutannya di hadapan para kader pada Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di kantor DPP, Senin (21/10/2024).

 "Kemudian waktu itu MPR dikonsensuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan pilpres. Kita kan enggak bisa lawan presiden. Kalau kita lawan presiden repot kita semua kan," imbuh Bahlil.

Ia juga mengungkapkan bahwa Golkar melancarkan komunikasi politik ala Aburizal Bakrie, mantan Ketua Umum Partai Golkar.

"Ini diambil, tapi kita juga minta yang lain," ujarnya.

Ribut-ribut kursi ketua MPR berawal dari cerita Bahlil bahwa lima jatah menteri yang awalnya disodorkan untuk Golkar sudah termasuk untuk dirinya sebagai ketua umum. 

Namun, ia merasa perlu untuk menegosiasikan hal tersebut dan menggunakan jatahnya, sebagai Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-GIbran pada Pilpres 2024.

"Saya enggak mau. Saya bilang bahwa saya ketua TKS, harusnya saya punya jatah satu di luar partai Golkar," katanya.

Setelah negosiasi, jatah menteri Golkar bertambah menjadi enam. Usai merelakan kursi Ketua MPR RI, jatah tersebut pun bertambah lagi menjadi tujuh.

"Jadi MPR-nya kita kasih tapi kita ambil satu lagi, jadi tujuh," sebut Bahlil. 

Ternyata, Prabowo kemudian menunjuk mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Bahlil, keputusan ini dilatarbelakangi oleh kapasitas Airlangga yang dianggap dibutuhkan oleh negara.

“Tiga-empat kemudian Bang Ical (Aburizal) telepon saya malam, pagi, siang, 'Pastikan Lil'. Saya bilang, 'Bang, enggak perlu dipastikan barang ini, insya Allah jadi. Karena beliau punya kualitas yang baik kok'," terang Bahlil.

"Dan alhamdulillah menjadi delapan (kursi menteri). Saya pikir ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdikan diri kepada pemerintahan," sambungnya.

Bahlil Sebut Golkar Dapat 8 Kursi Menteri karena Beri Ketua MPR ke Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa awalnya Partai Golkar di kabinet Prabowo Subianto hanya mendapatkan lima kursi menteri.

Namun, kesepakatan mengenai kursi Ketua MPR RI yang diberikan kepada Partai Gerindra menjadi faktor penentu peningkatan jumlah kursi Golkar.

"Jatah kita waktu itu kan lima (menteri). Saya sekarang karena sudah terjadi saya buka saja," ujar Bahlil dalam sambutannya di hadapan para kader pada Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di kantor DPP, Senin (21/10/2024).

Bahlil menjelaskan, MPR RI telah sepakat, memberikan kursi Ketua MPR kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, meskipun perolehan suara Golkar dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lebih banyak dibandingkan Gerindra.

Dia melanjutkan, Golkar kemudian melancarkan komunikasi politik ala Aburizal Bakrie (Ical), eks ketua umum partai berlambang beringin tersebut.

"Kita kan enggak bisa lawan presiden. Kalau kita lawan presiden repot kita semua kan," imbuhnya. Golkar kemudian melakukan komunikasi politik yang terinspirasi oleh Ical.  

"Ini (MPR) diambil, tapi kita juga minta yang lain," katanya.

Awalnya, jatah lima menteri yang disodorkan untuk Golkar sudah termasuk untuk dirinya sebagai ketua umum. Namun, Bahlil merasa perlu untuk menegosiasikan tambahan jatah.

"Saya enggak mau. Saya bilang bahwa saya ketua TKS (Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024), harusnya saya punya jatah satu, di luar partai Golkar," jelasnya.

Negosiasi tersebut membuahkan hasil, jatah Golkar bertambah menjadi enam kursi menteri. Setelah merelakan kursi Ketua MPR RI, jumlah jatah itu meningkat lagi menjadi tujuh menteri.

"Jadi MPR-nya kita kasih tapi kita ambil satu (menteri) lagi, jadi tujuh (menteri)," sebut Bahlil.

Akhirnya Golkar Mendapat 8 Kursi Menteri Prabowo Subianto juga menunjuk mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 

Menurut Bahlil, keputusan tersebut didasarkan pada kapasitas Airlangga yang dianggap sangat dibutuhkan oleh negara.

"Tiga-empat (menteri) kemudian Bang Ical (Aburizal) telepon saya malam, pagi, siang, 'Pastikan Lil'. Saya bilang, 'Bang, enggak perlu dipastikan barang ini, insya Allah jadi. Karena beliau punya kualitas yang baik kok'," terang Bahlil.

"Alhamdulillah, menjadi 8 (kursi menteri). Saya pikir ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdikan diri kepada pemerintahan," sambungnya.

Dalam Kabinet Merah Putih yang diumumkan Prabowo, kursi menteri dari Golkar bahkan lebih banyak dibandingkan kursi untuk Gerindra.

Golkar memiliki delapan kursi, sedangkan Gerindra memiliki lima kursi menteri.

Para menteri dari Partai Golkar adalah sebagai berikut:

Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

Bahlil (Menteri ESDM)

Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian)

Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital)

Wihaji (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga)

Nusron Wahid (Menteri Agraria)

Maman Abdurahman (Menteri UMKM)

Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga).

Sedangkan untuk dikursi wakil menteri, Golkar juga memperoleh tiga kursi, yaitu

Lodewijk Paulus (Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan)

Christina Aryani (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

Diah Roro Esti (Wakil Menteri Perdagangan).

Belakangan, Politikus senior Golkar Luhur Binsar Pandjaitan juga dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional kemarin dikutip dari kompas.com

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News