Tahan dan Paksa Penonton DWP Tes Urine Acak, Polisi Disebut Sewenang-wenang: Harus Ada Bukti Awal

Maidina menyarankan masyarakat bisa menanyakan lebih dulu dasar mereka ditarik.

"Kalau dibilang tindak pidana narkotika, tanya mana bukti narkotikanya? Ditemukan atau tidak? Kalau dibilang untuk pencegahan, tanya juga surat perintah untuk melakukan penggeledahan itu mana?" kata Maidina.

"Di surat perintah itu, harus ditujukan tindakan yang benar-benar spesifik terhadap nama kita, kondisi event-nya harus dijelaskan. Seharusnya, surat perintah diterbitkan oleh pengadilan."

Ketika tindakan itu disebut sebagai pencegahan, maka masyarakat bisa menolak dengan mengatakan,

"Saya tidak tertangkap tangan menggunakan narkotika, saya tidak tertangkap tangan memegang narkotika, saya bisa menolak untuk upaya pencegahan tersebut".

Kalau seseorang akhirnya melakukan tes urine secara sukarela dan hasilnya positif, maka polisi juga tidak bisa menjadikan hasil tes urine tersebut untuk menahan atau memenjarakan seseorang.

"Pilihannya adalah untuk bisa direhab. Kalaupun dipidana, itu adalah penyalahgunaan narkotika. Kalaupun penyalahgunaan narkotika, orang itu tidak bisa ditahan sama sekali," jelas Maidina.

Diduga dilakukan secara terorganisir

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak agar polisi mengusut kasus ini secara transparan.

Tak cuma dalam ranah etik, tapi juga pidana. 

Bambang menduga tindakan sewenang-wenang polisi ini dilakukan secara terorganisir.

"Ada alur komando, ada tes urine, ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Ini jelas dilakukan secara terorganisir," kata Bambang ketika dihubungi.

"Kalau Divisi Propam benar-benar serius menjadikan ini sebagai momen pembenahan, harus dibuka secara transparan.

Personel yang terlibat, bukan hanya di level bawah saja, bahkan yang memberi komando, harus ditindak," tuturnya.

Menurutnya, modus pemerasan lewat razia semacam ini sudah menjadi rahasia umum di satuan narkotika.