Daftar 4 Kepala Daerah di Jawa Barat yang Ikuti Jejak Dedi Mulyadi Tak Pakai Mobil Dinas

TRIBUN TANGERANG.COM, BANDUNG- Sebanyak empat kepala daerah di Provinsi Jawa Barat sepakat mengikuti jejak gubernur Jawa Barat terlipih Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi sebelumnya sudah berkomitment tidak membeli mobil dinas yang baru untuk dipakai selama menjabat.

Alasannya dia tidak mau cap pemimpin baru mobil baru melekat kepadanya.

Selain itu dana untuk membeli mobil baru bisa digunakan untuk hal yang lain lebih berguna.

Kini keputusan tidak menggunakan mobil dinas dikuti oleh empat kepala daerah pemenang pilkada.

Mereka adalah Bupati Purwakarta, Bupati Subang, Bupati Bogor dan terakhir adalah Wali Kota Bekasi.

Kata Dedi Mulyadi empat kepala daerah di Jawa Barat sepakat untuk tidak menggunakan fasilitas mobil dinas. Keputusan ini merupakan wujud komitmen mereka dalam mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. 

"Empat pimpinan daerah, yakni Purwakarta, Subang, Bogor, dan Kota Bekasi, telah menyatakan tidak akan memakai mobil dinas baru. Mereka memilih menggunakan mobil pribadi," ujar Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Dalam unggahan video di akun TikTok-nya, Kang Dedi Mulyadi, ia bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi.

Ia menanyakan apakah mereka memerlukan mobil dinas baru atau tidak.

Rudy menjawab dengan tegas bahwa ia dan wakilnya tidak akan menggunakan fasilitas tersebut.

"Kami berkomitmen untuk tidak memakai mobil dinas baru. Pendopo Bupati Bogor juga akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Bogor," kata Rudy.

Ade Ruhandi menambahkan bahwa anggaran untuk pembelian mobil dinas lebih baik digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu.

"Mobil sudah ada, lebih baik fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni," timpalnya.

Komitmen serupa juga datang dari Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto.

Dalam video lain, saat ditanya Dedi apakah akan menggunakan mobil dinas baru, Tri dengan yakin menjawab bahwa mobil pribadinya sudah cukup. 

"Mobil pribadi ada, sudah cukup," tegas Tri. Dedi sendiri mengapresiasi langkah tersebut dan menegaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting, seperti pembangunan jalan atau bantuan masyarakat miskin.

Sebelumnya, Dedi juga menyatakan komitmen untuk tidak akan membeli mobil dinas baru bagi Gubernur setelah ia dilantik nanti.

Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Jumat (10/1/2025).

"Saya minta ke Pak Pj, tolong jangan belikan saya mobil baru, itu saja. Tidak usah, saya juga punya mobil, sudah cukup. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru dengan mobil baru," katanya.

Dedi mengatakan, anggaran mobil dinas baru lebih baik digunakan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti pembangunan jalan atau bantuan untuk masyarakat miskin.

"Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan (dialihkan) untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin saja, nanti kita ubah di perubahan," tambahnya.

Keputusan Dedi dan empat kepala daerah ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengedepankan kebutuhan masyarakat di atas fasilitas pribadi, sekaligus menjadi contoh nyata kepemimpinan yang berfokus pada efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat.

Pemkot Tasikmalaya Anggarkan Rp 1,4 Miliar Beli Mobil Dinas Baru

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menganggarkan dana untuk pembelian mobil dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Viman-Diky.

Bersumber APBD 2025, total untuk pembelian kendaraan dinas baru berkisar 1,4 miliar untuk dua unit mobil. 

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Heri Ahmadi membenarkan terkait Pemkot Tasikmalaya sudah menganggarkan dana untuk membeli kendaraan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya terpilih.

"Iya sudah dianggarkan untuk pembelian dua unit mobil dinas," ungkapnya kepada wartawan TribunPriangan.com, Kamis (16/1/2025).

"Persisnya saya harus liat dulu di dokumen, tapi nilainya sekitar segitu (1,4 miliar)," jelasnya.

Menurutnya, nilai itu sudah sesuai dengan aturan. Adapun urusan mobil dinasnya dipakai atau tidak, maka katanya keputusan berada di tangan Wali Kota. 

"Sesuai aturan saja dan tak ada masalah," ungkap Heri.

Mengenai spesifikasi unit kendaraan pun sudah diatur untuk masing-masing mobil di dinas, hal ini semua telah ditentukan sesuai kebutuhan.

"Pemilihan mobil disesuaikan dengan pilihan selera, asalkan spesifikasi mesin mobil berada di angka 2500 CC," katanya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News