10 Lembaga Negara dengan Citra Tertinggi hingga Terendah Versi Litbang Kompas, Polri Paling Buncit

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terpilih sebagai institusi negara dengan citra paling rendah versi survei Litbang Kompas.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahmah Agung berturut-turut berada di atasnya.

Kemudian diikuti Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan. Kelima lembaga ini berada di 5 besar terbawah yang memiliki citra positif terendah.

Untuk lembaga dengan citra positif tertinggi dipegang oleh Tentara Nasional Indonesia.

Berturut-turut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengekor di belakangnya.

Hasil survei ini merupakan hasil survei periodik pada Jumat (24/1/2025).

Berdasarkan survei tersebut, Polri hanya memperoleh penilaian positif sebesar 65,7 persen dari responden, menempatkannya di posisi terbawah dalam kategori citra baik lembaga negara.

Posisi Polri bahkan berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mendapat nilai positif 67 persen.

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menjelaskan bahwa rendahnya citra Polri berkaitan dengan beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik, seperti kasus pembunuhan Brigadir Josua.

"Padahal pernah juga terjadi penurunan sejak kasus Sambo yang menjadi perhatian publik. Sekarang perlahan sudah mulai naik lagi," ucap Yohan.

Dibandingkan dengan hasil survei pada September 2024, terjadi kenaikan hanya 0,6 persen saja.

Urutan ketiga terbawah adalah institusi penegak hukum seperti Mahkamah Agung dengan 69 persen, diikuti oleh Mahkamah Konstitusi 69,1 persen, dan Kejaksaan 70 persen.

Sedangkan lima institusi dengan penilaian tertinggi adalah TNI dengan 94,2 persen, kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 81,6 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 80,3 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 73,6 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 72,6 persen.

Survei ini menggunakan metode survei periodik wawancara tatap muka yang digelar Litbang Kompas dari 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.