Sosok Menteri yang Disebut Prabowo Kurang Seirama dengannya di Kabinet, Siapa Kena Reshuflle?

Pasalnya sedari awal, Prabowo mau para menteri Kabinet Merah Putih bekerja dengan baik dan tidak membuat masyarakat susah

Editor: Joseph Wesly
Dok. Sekretariat Presiden
RESHUFFLE KABINET- Presiden Prabowo Subianto saat berbicara pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Jenairo Brasil pada Selasa (19/11/2024) waktu setempat. Ketua harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad Kamis (6/2/2025) menyebut Prabowo mewacanakan reshuffle kabinet karena ada menteri yang tidak seirama dengannya. (Dok. Sekretariat Presiden) 

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

Pernyataan itu sekaligus menjawab isu reshuffle usai 100 hari masa pemerintahannya. Peringatan keras ini diucapkan Prabowo berkali-kali.

Prabowo pun mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk mengikuti arahan demi kesejahteraan rakyat.

Prabowo menegaskan, ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.

"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini tuntutan, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," ujar Prabowo.

"Saya sampaikan seluruh aparat dan institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan," tegasnya.

Baca juga: Siap-siap, Prabowo Beri Sinyal Reshuflle Kabinet, Menteri Gagal Dibuang, Siapa yang Tersingkir?

Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. 

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," imbuhnya.

Larangan Jual Elpiji 3 Kilo Mendadak

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad blak-blakan soal kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kilogram.

Kebijakan ini akhirnya menuai reaksi negatif warga karena dianggap menyusahakan masyarakat.

Larangan warung dan pengecer menjual LPG 3 kilogram membuat warga harus membelinya di pangkalan,

Warga pun berbondong-bondong mendatangi pangkalan sehingga menyebabkan antrian panjang.

Antrean panjang ini membuat warga kecewa karena terpaksa menyisihkan waktu sekedar untuk membeli gas.

Hal ini dianggap membuang waktu karena aktivitas warga menjadi terganggu.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved