Respons Jokowi Soal Anggaran IKN 2025 Diblokir Pemerintah

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Anggaran Ibu Kota Negara untuk 2025 diblokir. Pernyataan itu dilontarkan Menteri PU, Dody Hanggodo.

Akibat pemblokiran tersebut, kini pembangunan IKN yang belum kelar jalan di tempat karena terkendala dana.

“Saya bilang, anggaran itu kan di-blokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” ujar Dody usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Pernyataan Dody memantik reaksi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.

Diketahui Jokowi adalah aktor di balik eksekusi Ibu Kota Negara Nusantara.

Meski mengaku bukan inisiator IKN, namun diketahui pembangunan IKN dimulai di masa pemerintahan Jokowi.

Jokowi getol membangun IKN dan mengundang para pengusaha kelas kakap ke Ibu Kota Negara.

Namun kini nasib IKN di unjung tanduk setelah dana untuk IKN di 2025 diblokir.

Baca juga: Menteri PU Sebut Anggaran IKN 2025 Diblokir, Bagaimana Nasibnya?

Meski tidak lagi mendapatkan laporan, namun Jokowi

mengaku masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono. 

Namun, Jokowi menyatakan, komunikasinya dengan Basuki Hadimuljono sebatas percakapan tentang hal-hal pribadi, bukan membahas pekerjaan atau perkembangan proyek IKN.

Oleh karena itu, meskipun proyek IKN dimulai pada masa kepemimpinannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) itu mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan pembangunan IKN secara langsung.

“Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ujar Jokowi dilansir dari Tribun Solo, Sabtu (8/2/2025).

Saat ditanya terkait anggaran IKN yang diblokir pun, Jokowi menegaskan itu bukan lagi  menjadi kewenangannya.

“Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” jelasnya.

Pemblokiran Anggaran IKN dan Klarifikasi Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto tengah menerapkan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Isu pemblokiran anggaran IKN mencuat setelah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menyebutkan bahwa anggaran diblokir sehingga proyek di IKN tidak dapat berjalan.

Namun, ia kemudian mengklarifikasi bahwa yang dimaksud adalah anggaran masih dalam tahap pengajuan ulang ke DPR RI akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” ungkap Dody di Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran, Jumat (7/2/2025).

Dody menjelaskan bahwa anggaran yang terdampak efisiensi mencakup seluruh proyek, tidak hanya untuk IKN.

“Saya enggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Enggak cuma IKN semua kena,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti juga memberikan penjelasan terkait pemblokiran anggaran IKN.

Menurutnya, Kementerian PU masih bertanggung jawab menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah dikontrak dalam tahun-tahun sebelumnya, sedangkan proyek baru pada 2025 menjadi tanggung jawab Otorita IKN (OIKN).

Sebelum adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, anggaran Kementerian PU untuk IKN tercatat sekitar Rp 14,87 triliun.

Namun, pencairannya masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

“Blokir itu dalam artian bahwa kita punya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya, terblokir itu berarti tidak bisa dicairkan. Dicairkan itu harus izin kepada Kementerian Keuangan,” jelas Diana di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Diana menambahkan bahwa setelah Inpres tersebut diterbitkan, Kementerian PU mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun, sehingga tersisa Rp 29,57 triliun.

“Dengan adanya efisiensi, blokir-blokir tadi kan tetap harus kami buka. Makanya kami kemarin ke DPR dulu. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR itu adalah satu langkah yang harus dilakukan,” papar Diana.

Ia berharap masih ada jalan untuk melanjutkan pembangunan IKN meski mengalami kendala efisiensi anggaran.

“Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo juga menyampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI bahwa pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk tahun 2025 guna melanjutkan berbagai proyek, termasuk pembangunan infrastruktur di IKN.  

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News