Respons Mahfud MD Soal Hakim Terlibat Suap Penanganan Perkara: Korupsi Peradilan itu Jorok Sekali

TRIBUNTANGERANG.COM - Mahfud MD turut menyoroti kasus sejumlah hakim menerima suap dalam penanganan perkara.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo" yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025). 

"Sekarang juga yang tumbuh adalah korupsi peradilan itu jorok sekali ya. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Beberapa kasus hakim terlibat suap yang tengah disorot Mantan Menkopolhukam RI itu salah satunya empat hakim penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) .

Para hakim menerima suap agar memberikan vonis lepas pada terdakwa. Menurutnya, kasus korupsi di pengadilan akan menjadi sangat berbahaya dan seakan menjadi jaringan.

"Jadi kasus ada korupsinya, tapi dibilang bukan korupsi 'ini kasus perdata, ini bukan korupsi', jadi dibebaskan itu tiga korporasi yang makan uang triliunan itu," ujar Mahfud.

Menurutnya, kasus korupsi di pengadilan akan menjadi sangat berbahaya dan seakan menjadi jaringan.

"Gila ini sangat berbahaya, ini sangat jorok sekarang," tegas Mahfud.

Mahfud pun menyorot langkah Mahkamah Agung (MA) dalam melihat kasus korupsi yang melibatkan pengadilan. 

Bahkan, MA seakan normatif saja dalam menanggapi kasus-kasus yang menyeret nama hakim.

"Selalu saja ini terjadi dan biasanya Mahkamah Agung itu normatif saja jawabannya," tegas Mahfud.

"Bahkan yang kasus Ronald Tanur di Surabaya itu, kan sejak awal dikatakan ini korupsi, ini ada penyuapan, tapi oleh Mahkamah Agung dibilang sudah ada prosedurnya, hakim-hakim itu paham nasionalis semua, hakim-hakim pahlawan," sambungnya.

29 Hakim Disuap

Sebanyak 29 hakim telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam kurun waktu 13 tahun, sejak 2011 hingga 2024.

Data tersebut merupakan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menemukan bahwa 29 hakim tersebut diduga menerima suap untuk mengatur hasil putusan.