Prabowo Beri Hormat ke Try Sutrisno saat Halal Bihalal Purnawirawan di Tengah Usulan Gibran Diganti

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menghadiri Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD, Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025). 

Acara itu berlangsung di tengah hangatnya soal usulan Try Sutrisno dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Wapres Gibran diganti.

Try Sutrisno dan seratusan jenderal hingga kolonel purnawiran prajurit TNI sebelumnya bikin publik tercengang karena mereka meminta agar wapres Giban diganti.

Diketahui Wapres Gibran adalah wakil presiden yang dipilih rakyat di Pilpres. Bersama Prabowo keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wapres RI ke-8 yang sah.

Hal itu membuat netizen terhenyak karena Try Sutrisno yang notabene adalah wapres ke-6 RI justru meminta wapres Gibran diganti.

Permintaan itu sempat direspons Prabowo, namun prabowo menyebut permintaan itu bukan ranahnya sehingga tidak mau mengomentarinya.

Baca juga: Dudung Abdurachman: Tak Semua Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran dari Wapres

Terbaru presiden Prabowo Subianto menghadiri acara halal bihalal purnawirawan TNI yang dihadiri Try Sutrsno dan purnawirawan TNI.

Prabowo bahkan duduk semeja dengan Try Sutrisno. Selain itu keduanya juga berbagi meja dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, hingga Penasihat Khusus Presiden Wiranto. 

Setelah mendengarkan sambutan dari Plt Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, Prabowo bangkit dari kursinya dan maju kedepan.

Sebelum berpidato Prabowo memberi hormat kepada Try Sutrisno.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Kritik Desakan Pemakzulan Gibran dari Wakil Presiden RI: Kampungan Itu

Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik. 

Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. 

Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kesempatan ini ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), eks Kepala BIN Hendropriyono, eks KSAD Dudung Abdurachman, Menag Nasaruddin Umar, Penasihat Khusus Presiden Wiranto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, hingga politikus PDI-P TB Hasanuddin. 

Baca juga: 3 Syarat Wapres Gibran Bisa Dimakzulkan Versi Pakar Hukum Tata Negara UGM

Lalu, tampak pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, Mendagri Tito Karnavian. 

Usulan Purnawirawan TNI

Sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Mereka yang ikut meneken surat tersebut Yakni: 

Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Adapun delapan sikap forum tersebut yakni : 

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

(kompas.com/tribuntangerang)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News