Politikus PDIP Sebut Pemakzulan Wapres Gibran Tidak Produktif Buat Bangsa, Ini Alasannya

TRIBUN TANGERANG.COM- Meski sempat mereda, namun desakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming masih berlanjut.

Diketahui desakan pemakzulan Gibran datang dari Forum Purnawirawan TNI.

Satu di antara tokoh yang menginginkan mundurnya Gibran datang dari tokoh nasional yakni Try Sutrisno.

Try Sutrisno diketahui adalah wapres ke-6 Republik Indonesia.

Artinya Try Sutrisno yang merupakan wapres ke-6 Republik Indonesia menginginkan pemakzulan wapres ke-8 RI.

Forum yang terdiri dari ratusan jenderal tersebut, menginginkan Gibran mundur karena dianggap terpilih setelah melanggar konstitusi.

Terbaru, forum tersebut juga mengirimkan surat surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, politisi PDI Perjuangan (PDIP) ikut beri komentar.

Merespons hal tersebut, anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima menyoroti buka suara.

Menurut Aria, partainya menghargai sistem demokrasi dan evaluasi baik buruknya dilakukan lima tahunan.

Namun, ia mempertanyakan soal pemakzulan tersebut, sebab, seharusnya fokus pemerintah pada situasi ekonomi dan politik saat ini.

“Pemakzulan yang dimaksudkan seperti apa? Tapi sekali lagi, yuk kita lihat situasi ekonomi politik dalam dan luar negeri," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025), dikutip dari tayangan video yang diunggah Kompas.com.

"Saya berpendapat seperti yang ditradisikan oleh PDI Perjuangan bahwa sebaiknya demokrasi itu berjalan dalam siklus lima tahunan. Baik dan buruknya kita evaluasi dalam lima tahun,” imbuhnya.

"Bengkak-bengkoknya, buruk-buruknya terus kita evaluasi," lanjutnya.

Kemudian, Aria mengaku dirinya lah yang paling menentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan batas usia untuk Gibran maju sebagai calon wakil presiden RI di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu.

Meski begitu, ia tetap menghargai hasil Pemilu 2024.