Respons Gojek hingga Ketakutan Driver Soal Wacana Kenaikan Tarif Ojol 8-15 Persen oleh Kemenhub

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Meski wacana kenaikan tarif ojek online oleh Kemenhub belum final namn wacana tersebut sudah menebar ketakutan bagi para driver atau pengemudi ojek online (ojol).

Kemenhub diketahui akan menaikan tarif ojol dengan rentang antara 8-15 persen.

Kenaikan itu untuk merespons tuntukan para driver yang sebelumnya menggelar demo besar-besaran.

Mereka menggelar aksi agar menuntut penghapusan potongan aplikator.

Diver merasa bahwa potongan aplikator membuat pendapatan para driver menurun sehingga dianggap memberatkan para mitra.

Hal itu membuat driver ojol menggelar demo agar pemerintah turun tangan dan ikut campur soal potongan aplikator yang dianggap kelewat besar.

Namun keputusan Pemerintah lewat kemenhub yang jsutru menaikan tarif dianggap bukan solusi.

Seorang driver ojol, David (40) menilai kenaikan tarif ojol tidak menimbulkan keuntungan kepada para pengemudinya melainkan justru menurunkan minat penumpang untuk menggunakan ojol.

Dia khawatir para penumpang beralih ke transportasi umum jika pemerintah jadi menaikan tarif ojol. 

Ketimbang menaikan tarif ojol, David berharap pemerintah memangkas potongan aplikasi ojol yang dikenakan ke mitranya. 

"Harusnya yang dibenahi itu potongan argo setiap trip-nya dari kantor (aplikator)," kata David.

Hal yang sama dilontarkan oleh Abdul (57). 

Baca juga: Tarif Ojol Diwacanakan Kemenhub Naik 15 Persen, Pengamat Sebut Konsumen Bisa Kabur

"Saya sih maunya potongannya dijadikan ke 10 persen aja, itu sudah sangat cukup banget," ucap Abdul. Menurut dia, jika tarif ojol naik, tetapi potongan aplikasi tidak diturunkan hanya akan merugikan pengemudi. "Kalau masih kaya gitu, sebenarnya malah merugikan pengemudi," kata dia.

Respons Gojek

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo menyatakan pihaknya akan memberikan tarif yang kompetitif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Hal itu diungkapkan oleh Director of Public Affairs and Communications GoTo Ade Mulya untuk merespons rencana pemerintah yang akan menaikan tarif ojek online (ojol) roda dua sebesar 8 hingga 15 persen, bergantung pada zona operasional layanan ojol di masing-masing wilayah. 

Ade bilang pihaknya masih mengkaji rencana tersebut. “Gojek memastikan bahwa seluruh penerapan tarif mengikuti regulasi yang berlaku dari pemerintah. Terkait rencana perubahan tarif roda dua (2W), sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Perhubungan pada Rapat dengan Komisi V DPR RI, saat ini kami sedang melakukan kajian menyeluruh bersama kementerian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil membawa dampak positif bagi keseluruhan ekosistem," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/7/2025). 

Ade memastikan tarif yang akan diberlakukan akan kompetitif dengan mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. 

Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, memastikan peluang order atau permintaan tetap tinggi, sehingga mendukung penghasilan mitra secara jangka panjang. 

"Kami akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menaikkan tarif ojek online (ojol) roda dua sebesar 8 hingga 15 persen, bergantung pada zona operasional layanan ojol di masing-masing wilayah. 

Kebijakan penyesuaian tarif tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI pada Senin, 30 Juni 2025. 
Kenaikan tarif ini merupakan respon terhadap aksi demonstrasi para pengemudi ojol pada 20 Mei 2025 lalu. 

Dalam aksi itu, para driver meminta adanya peninjauan ulang sistem tarif penumpang dan penghapusan sejumlah program seperti aceng dan slot. 

Menurut Aan, pihaknya telah menelaah tuntutan para pengemudi ojol secara menyeluruh. Hasil pembahasan tersebut sudah rampung dan tinggal menunggu implementasi.

Belum Final 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen masih belum final, lantaran masih memerlukan kajian yang mendalam. 

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan saat jumpa pers di Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu (2/7/2025). 

"Ini masih dalam tahap kajian mendalam artinya belum merupakan keputusan final, prosesnya masih panjang karena proses melahirkan satu regulasi tidak hanya melihat satu sisi saja.  Jadi harus ada kajian kompherensif, menyeluruh, sehingga keputusannya adil dan berkelanjutan," ujarnya. 

Aan mengungkapkan kajian yang akan dilakukan bukan hanya sekadar membahas tarif dasar saja melainkan juga struktur pembangunan pendapatan.  

Dengan demikian, diharapkan tidak memberatkan konsumen, pengemudi, hingga UMKM. Pemerintah pun akan menggunakan lembaga independen untuk menyusun kajian tersebut hingga bisa memberikan suatu keputusan. 

"Yang pasti keputusannya nanti akan adil dan berkelanjutan, kami akan juga melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk kajian ini," pungkasnya. 

Sebelumnya, Kemenhub memutuskan untuk menaikkan tarif ojek online (ojol) roda dua sebesar 8 hingga 15 persen, bergantung pada zona operasional layanan ojol di masing-masing wilayah. 

Kebijakan penyesuaian tarif tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI pada Senin (30/6/2025). 
Kenaikan tarif ojol ini merupakan respon terhadap aksi demonstrasi para pengemudi ojol pada 20 Mei 2025 lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News