Wapres Gibran Rakabuming Tinjau Penyaluran BSU di Kantor Pos Indonesia Kota Tangerang

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG- Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali berkunjung ke Kota Tangerang untuk meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 di Kantor Pos Indonesia.

Berdasarkan pantauan TribunTangerang.com pada Rabu (16/7/2025) kunjungan Gibran ke Kantor Pos yang berlaksi di Jalan Daan Mogot KM25, Sukarasa, Kota Tangerang, Banten itu tidak berlangsung lama yaitu hanya sekira 20 menit.

Wakil Presiden RI ke-14 itu tiba sekira pukul 08.57 WIB dengan disambut Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Imannuel Ebenezer, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Tangerang Sachrudin dan jajaran Pos Indonesia, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Sesampainya di lokasi tersebut ia langsung memberikan amplop BSU secara simbolis kepada tiga orang masyarakat pada sebuah tenda berwarna merah putih yang telah disediakan lebih dulu sebagai ruang tunggu.

Kemudian Gibran melanjutkan aktivitasnya dengan melihat pelataran Kantor Pos Tangerang sembari menyapa warga yang tengah mengantre dipanggilkan namanya.

"Digunakan sebaik-baiknya ya ibu," ujar Gibran saat menyapa masyarakat.

Baca juga: 4 Cara Ambil BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 Tahap II di Kantor Pos Terdekat Kediaman Pekerja

Sejumlah konter admin penyerahan BSU pun turut dilihat oleh Gibran secara satu per satu, hingga sekira lima menit kemudian keluar kantor lalu menuju ke dalam mobil.

"Semoga bermanfaat ya pak," kata dia lagi kepada penerima BSU.

Tidak lama setelah itu Mantan Wali Kota Solo tersebut langsung masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan kembali perjalanannya dan meninggalkan Kantor Pos Indonesia Tangerang.

Baca juga: Waspada Phishing Link Cek Bansos Tanpa NIK Beredar di Medsos Sasar Pekerja yang Belum Dapat BSU 2025

Menurut Ebenezer, kedatangan Gibran dalam waktu yang singkat itu guna memastikan penyaluran BSU tidak dipersulit kepada masyarakat.

Selain itu Gibran juga mengecek langsung isi amplop masyarakat yang menerima BSU untuk melihat tidak ada potongan nominal dari jumlah seharusnya yakni Rp 600.000.  

"Bukan penyaluran saja maksud kedatangan Pak Wapres, tapi dia juga harus tahu dia kan tadi nanya ke warga dipotong atau tidak jumlahnya, bener enggak dalamnya duit gitu loh, jangan-jangan cuma kertas doang," ucapnya.

Ebenezer pun memastikan, pihaknya tidak melakukan pemotongan biaya dalam penyaluran BSU kepada setiap masyarakat yang menerimanya.

Apabila terjadi hal tersebut, ia memastikan akan melakukan tindakan tegas lantaran kategori masyarakat yang menerima BSU merupakan kalangan menengah ke bawah.

"Hari ini 100 persen kami pastikan tidak ada yang namanya pemotongan 1 rupiah pun dari hak yang diberikan, tanpa ada sedikitpun indikasi dipersulit," tegasnya.

"Tahu sendiri saya seandainya dipersulit, pasti saya ngamuk-ngamuk dong, jangan dipersulit hal-hal kayak begitu, karena itu udah hak mereka, jangan dihambat, jangan dikurangin, gak boleh dipotong, jangan sampai kayak bansos-bansos yang selama ini dinarasikan dipotong," ungkapnya. (m28)