Sudah 3 Kali Diundur, Peserta Sekolah Rakyat di Tangerang Mengeluh Pembelajaran Tak Kunjung Mulai

Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan hadir untuk mengakomodir murid-murid dari 7 kota kabupaten se-Banten. Sementara SR yang berada di Kabupaten Lebak hanya diperuntukan bagi warga di daerahnya saja.

Daya tampung yang dimiliki Sekolah Rakyat yang berada di Jalan Kencana I, Jelupang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) hanya berjumlah 150 orang siswa SMA.

Berbeda sedikit dengan Kota Tangsel, Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebak mampu melayani 100 orang pelajar tingkat SMA.

"Terdapat 150 peserta didik dari keluarga miskin ekstrim DTSN, Desil 1 dan Desil 2 di Kota Tangsel, bangunannya sedang direnovasi dan Insyaallah tidak lama lagi akan mulai beroperasi," ungkapnya.

"Sekolah Rakyat yang di Kota Tangerang Selatan ini peserta didiknya dari seluruh kabupaten dan kota kecuali, kalau yang dari Lebak ya bersekolah di sana," sambungnya.

Salah satu alasan diajukannya penambahan Sekolah Rakyat, lanjut dia, guna memastikan seluruh putra-putri di Provinsi Banten menerima fasilitas pendidikan yang sama tanpa adanya kesenjangan.

Kendati demikian pengajuan tambahan Sekolah Rakyat harus tetap berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI 

Terlebih Sekolah Rakyat dirancang sebagai jalur pendidikan yang membuka kesempatan besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. 

Pendekatan penerimaan siswa-siswi di Sekolah Rakyat pun tidak berdasarkan dengan hasil atau nilai tes akademik, melainkan kondisi sosial ekonomi keluarga.

"Kemudian kami juga mengajukan beberapa tambahan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk sekolah rakyat sebanyak-banyaknya, termasuk Kota Tangerang yang telah menyiapkan lahannya yang diperuntukkan untuk sekolah unggulan," ungkapnya.

"Meskipun Pemerintah Pusat punya standar sendiri seperti luas tanah, lokasi dan lain-lain, tapi prinsipnya mendukung sekolah rakyat ini, karena kita punya keyakinan salah satu cara kita mengangkat derajatnya warga miskin itu adalah melalui pendidikan," paparnya.

Menurut dia, seluruh pelajar yang berkesempatan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat tidak akan dikenakan biaya apapun sejak masuk hingga nantinya lulus.

Bahkan warga miskin dan miskin ekstrem tersebut tidak akan mengeluarkan biaya pribadi kepada anak-anaknya lantaran turut serta ditanggung oleh pemerintah.

"Seluruh pelajar sekolah rakyat 100 persen dibiayai pemerintah melalui APBN, tidak hanya uang sekolah, tapi sampai dengan keperluan alat tulis, kebutuhan seragam dan sebagainya," ucapnya.

"Jadi anak-anak tinggal bersekolah saja dan itu sistemnya asrama, makanya semua kegiatan anak-anak terpusat disitu," jelasnya. (m28)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News