TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Provinsi Banten membentuk Gugus Tugas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif (HI).

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ikut pendukung pembentukan Gugus Tugas PAUD HI Provinsi Banten.

Dia akan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten membantu pembentukan gugus tugas tersebut.

Serta mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata kerja gugus tugas tersebut di Provinsi Banten.

“Tentu saja ini menjadi concern kami di Pemprov Banten. Makanya saya juga Pak Gubernur (Wahidin Halim) mendorong terbentuknya gugus tugas ini,” kata Andika Hazrumy, Kamis (4/11/2021).

Dia mengatakannya seusai membuka Rapat Koordinasi Pembentukan Gugus Tugas PAUD HI Provinsi Banten di Aula Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang.

Baca juga: Dispora Kota Tangerang Tengah Persiapkan Sejumlah Venue dalam Ajang Porprov Banten

Baca juga: Andika Hazrumy: Jalan Kewenangan Provinsi Banten 100 Persen Mantap Tahun Depan

Hadir pada rapat tersebut Bunda PAUD Provinsi Banten Adde Rosi Choerunnissa, Ketua Himpunan PAUD Indonesia (Himpaudi) Banten Yayah Rukiyah dan perwakilan OPD Pemprov Banten.

Andika mengatakan, sesuai Perpres No 60 Tahun 2013, PAUD-HI sebagai upaya pengembangan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam, saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

PAUD-HI, kata Andika, penting untuk diimplementasikan di layanan pendidikan dasar seperti Pendidikan Anak Usia Dini.

Menurut dia, perlu strategi dan sasaran yang sesuai arah kebijakan PAUD-HI.

Selain itu, kolaborasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI antara Kementerian dan lembaga terkait. 

“Perlunya pemahaman para pemangku kepentingan baik pengambil kebijakan, penyelenggara, dan masyarakat akan pentingnya PAUD-HI," ujarnya.

Sementara itu Bunda PAUD Banten Adde Rosi Choerunnisa mengatakan, tantangan PAUD di Provinsi Banten mulai dari belum semua lembaga PAUD terakreditasi kualitas pendidik.

Tenaga kependidikan belum memenuhi kompetensi, pembelajaran PAUD masih berorientasi pada baca-tulis-hitung (calistung) hingga layanan PAUD belum terintegrasi secara holistik.  

Kesejahteraan tenaga pendidik PAUD juga masih rendah.

Baca juga: Aturan PPKM Level I Tangerang, Sekolah PAUD Boleh Masukkan Peserta Didik Sebanyak 33 Persen

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Tangsel akan Diujicoba di Tingkat SMP, Baru Disusul SD dan PAUD

"Tentunya berbagai permasalahan tersebut akan bisa diatasi dengan adanya komitmen kita semua serta koordinasi yang baik dengan semua pihak dan stakeholder terkait,” ucap istri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ini.

Adde Rosi yang juga anggota Komisi III DPR RI dari dapil Banten I  menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut peran Bunda PAUD Kabupaten/Kota mengemban amanah bekerja lebih optimal dengan dibentuknya pokja atau gugus tugas. 

“Di DKI Jakarta, Jabar, bahkan Aceh sudah ada gugus tugas PAUD HI ini yang diketuai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Red)."

"Jadi tidak ada cerita nanti pengajuan program dan anggaran OPD terkait PAUD HI dicoret,” ucap Adde Rosi.