TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Mobil dan motor mewah tersangka investasi bodong Qoutex Doni Salmanan dipamerkan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Salah satu motor Ninja H2R berwarna emas seharga Rp1,2 Miliar disita oleh kepolisian.

Motor itu terparkir di parkiran barang bukti berjejer dengan motor-motor tindak pidana umum lainnya.

Selain itu juga ada motor Harley Davidson Heritage Classic yang harga tertingginya bisa mencapai Rp1 Miliar.

Total ada tujuh motor gede (Moge) dan tujuh motor give away milik Doni Salmanan yang disita penyidik Ditipid Siber Bareskrim Polri.

Baca juga: Doni Salmanan Klaim Harta yang Disita Polisi Capai Rp70 Miliar, ada Rumah dan 38 Kendaraan Mewah

Sementara itu empat mobil milik Doni Salmanan juga disita kepolisian. Satu mobil bermerek Porsche berwarna biru langit terpajang di parkiran Bareskrim Polri.

Seluruh kendaraan yang disita sebagai barang bukti diberi garis polisi warna kuning.

Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Reinhard Hutagaol mengatakan harta Doni Salmanan yang sudah disita penyidik ialah dua rumah mewah di Bandung dan Soreang.

Kemudian juga mobil mewah bermerek Porsche warna biru milik Doni.

Baca juga: Polisi Imbau Penerima Dana Indra Kenz dan Doni Salmanan Melapor, Bisa Terkena Sanksi Pencucian Uang

Selain itu polisi juga menyita belasan motor gede milik Doni.

"Detail menyusul. Ada beberapa mobil, belasan motor," ungkapnya.

Sebelumnya Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Quotex pada Selasa (8/3/2022).

Afiliator Quotex itu langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.

Baca juga: Lesti Kejora dan Rizky Billar Bingung Pernah Terima Uang saat Gelar Pernikahan dari Doni Salmanan

Doni dijerat pasal berlapis. Pria kelahiran 1998 itu dipersangkakan terkait judi online, penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media elektronik dan atau penipuan/perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, 5 dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (Des)