TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Pemerintah dan PT PLN tengah membahas rencana pengalihan anggaran untuk subsidi gas tiga kilogram ke kompor induksi atau kompor listrik.

Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menyatakan tidak setuju atas rencana tersebut.

Mukroni menerangkan, setiap kebijakan membutuhkan proses dan waktu. Sementara saat ini Warteg dalam kondisi sekarat karena harga-harga bahan pokok melambung.

"Dalam kondisi yang masih siuman dari pandemi, pemerintah kok tega mewacanakan subsidi mau dicabut," ujar Mukroni saat dihubungi, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Kilang di Cilacap Terbakar, Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan Elpiji Aman, Ini Penjelasannya

Baca juga: Inilah Daftar Harga Pertalite, Solar, Elpiji 3 Kg hingga Tarif Listrik Saat Ini, Bakal Naik?

Menurut Mukroni, seharusnya pemerintah menambah subsidi atau paling tidak mempertahankan subsidi yang ada biar masyarakat kecil cepat pulih dari sisa-sisa pandemi.

Seharusnya, imbuh Mukroni, ada prioritas pemerintah dalam melakukan kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup rakyat banyak seperti kebutuhan rakyat sehari-hari seperti harga sembako.

"Seharusnya itu ditanggulangi ketimbang mewacanakan pencabutan subsidi. Kok sampai hati pemerintah seperti ini," tutur Mukroni.

Karena itu, lanjut Mukroni, para pemilik warteg tidak setuju atas rencana pemerintah mengalihkan subsidi elpiji 3 kg ke kompor listrik.

Sebagai informasi, liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji ukuran 3 kg, merupakan program yang dicanangkan ketika pemerintah menghapus minyak tanah. Elpiji 3 kg yang menggunakan tabung warna hijau sering disebut sebagai gas melon.

Elpiji 3 kg didistribusikan untuk keluarga tidak mampu dan pedagang kecil seperti pedagang warteg.

"Sangat tidak setuju sekali jika pemerintah mencabut subsidi apalagi gas melon sangat vital untuk proses produksi, kecuali pemerintah memberi alternatif lain yang tidak memberatkan kehidupan rakyat yang semakin hari semua naik," kata Mukroni.

Sebelumnya diberitakan, PT PLN dan pemerintah tengah membahas program pengalihan anggaran untuk subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram ke program percepatan penambahan pengguna kompor induksi atau kompor listrik bagi rumah tangga. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, di dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/6/2022).

"Kami bersama pemerintah menggodok program bagaimana agar subsidi untuk LPG bisa direalokasikan untuk mempercepat penggunaan kompor induksi, termasuk untuk pembelian kompor listriknya, sehingga ada pergeseran dari LPG impor yang harganya sudah Rp 18.000 per Kg," ujar Darmawan. (*)