Pertama menambah utang negara dan kedua menaikkan harga BBM.

Padahal, kata dia, ada beberapa proyek infrastruktur yang bisa ditunda pembangunannya seperti pembangunan IKN, kereta cepat dan masih banyak kegiatan lain yang dianggap tidak prioritas.

Slamet menilai, Pemerintah Indonesia sekarang tidak peka terhadap kondisi karena keadaan ekonomi global sedang tidak stabil, justru tetap fokus membangun IKN dan infrastruktur lainnya.

Ketua Umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) itu minta pemerintah untuk melihat lebih dekat kondisi masyarakat khususnya para petani dan nelayan.

Kenaikan BBM ini sudah pasti menaikkan biaya operasional kegiatan pertanian dan perikanan, mulai dari biaya logistik, biaya makan, biaya hidup dan lain lain.

“Sementara harga jual hasil perikanan dan pertanian sangat fluktuatif, sehingga kondisi ini akan menyeret petani dan nelayan kita ke dalam jurang kemiskinan,” ujar Slamet dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM bersubsidi, Sabtu (3/9/2022). Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter (naik sekitar 31 persen).

Harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 (naik sekitar 32 persen). Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter (naik sekitar 16 persen).

Menurut Presiden RI Joko Widodo, pemerintahannya tidak kuasa mencegah kenaikan BBM dengan berbagai alasan.

Mulai dari pembengkakan subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia hingga tidak tepatnya arah subsidi yang lebih banyak dinikmati orang kaya.