TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini.

Mahfud menyebut dirinya sudah mendapat laporan terkait dengan adanya peretasan data negara tersebut dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Soal bocornya data negara lah. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi VII saya, terjadi di sini, di sini, di sini," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Meski begitu, Mahfud menyebut data negara yang bocor itu sejauh ini tidak ada dokumen yang bersifat rahasia dan sudah diketahui khalayak umum.

"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu," ucapnya.

"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah dokumen negara diduga diretas dan dikuasai hacker. Bahkan, dokumen Presiden Jokowi diduga juga diretas.

Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto memastikan dokumen kepresidenan aman dari upaya peretasan.

Wawan menegaskan, BIN terus berupaya melindungi data rahasia Presiden Jokowi secara maksimal, dari serangan peretas alias hacker.

Baca juga: LPSK Belum Terima Pengajuan Justice Collaborator dari Bripka RR Tersangka Kasus Kematian Brigadir J

"Sampai saat ini masih aman, dan kita tetap berupaya, karena ini adalah user kita," ujar Wawan dalam dialog Polemik Trijaya, Sabtu (10/9/2022).

"Dan tentu saja segala apa-apa yang menjadi dokumen ataupun surat-surat penting lainnya, itu harus betul-betul terlindungi secara maksimal," imbuh Wawan.

Wawan mengatakan, BIN telah melakukan penguatan pengamanan data kepresidenan dengan pembaruan sistem enkripsi.

Lebih jauh, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan belum ada situasi yang berbahaya terkait adanya kebocoran data itu. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait itu.