TRIBUNTANGERANG.COM - Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Plt Bupati Mimika Johannes Rettop sebagai tersangka kasus pengadaan dua unit pesawat di Dinas Perhubungan Mimika, Papua Tengah.

Tidak hanya bupati, Kejati Papua juga menetapkan satu orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pengadaan dua unit pesawat itu.

"Dua orang tersangka, pertama Johannes Rettop selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Dan, Silvi Herawati selaku Direktur PT Asian One Air," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua, Aguwani di Jayapura, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Ditjen Imigrasi Operasikan 10 Autogate Canggih di Terminal 2F Internasional Bandara Soekarno-Hatta

Ia menambahkan, Johannes Rettop saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan tidak melakukan pelelangan sesuai ketentuan yang ada.

Bahkan, dia menentukan pihak pemenang dari pekerjaan tersebut.

"Peran tersangka dari awal sudah mengatur paket pekerjaan itu. Jadi ada beberapa temuan, mulai dari tidak dilakukan lelang. Jadi prinsipnya perbuatan melawan hukumnya jelas bahwa tersangka tidak melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkiraan kerugian negara berdasarkan audit independen berkisar Rp 43 miliar.

Dan, penyidik Kejati Papua sudah memeriksa lebih dari 20 orang saksi.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, baik Johanes Rettop maupun Silvi Herawati, tidak ditahan.

"Dalam kesempatan ini penyidik tidak melakukan penahanan karena tersangka masih kooperatif," katanya.

Atas kasus tersebut, kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara 20 tahun.

"Penyidik Kejati Papua, diberikan arahan oleh pimpinan untuk segera menyelesaikan perkaraan pengadaan pesawat yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Tahun Anggaran 2015," tutur Aguani.

Baca juga: Wahidin Halim Buat Laporan Polisi Aksi Teror Sekarung Ular di Rumahnya Jelang Kedatangan Anies

Johannes Rettop Jadi Plt bupati

Johannes Rettob jadi ditunjuk jadi Plt Bupati Mimika oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Penunjukan Plt tersebut karena KPK menahan Bupati Mimika Eltinus Omaleng akibat terseret kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Kata Johannes Rettob, penunjukkannya sebagai Plt Bupati Mimika oleh Mendagri Tito Karnavian terhitung sejak 15 September 2022.

Tugasnya tak lain menjaga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Terlebih, ini sesuai undang-undang, jika bupati berhalangan maka tugas selanjutnya akan diemban oleh wakil bupati.

“Tugas saya hanya dua yaitu sebagai pejabat pengguna anggaran dan pejabat pembina kepegawaian," Johannes Rettob saat memimpin apel di lingkungan Pemkab Mimika, Senin (26/9/2022).

Demikian, Rettop meminta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di lingkup Pemda Mimika menjalankan tugasnya dengan baik.

Dirinya juga mengeluh kepada sejumlah oknum ASN karena ikut terlibat membuat kelompok-kelompok hingga roda pemerintahan tidak sejalan dengan visi misi.

Ia menduga ada ASN sengaja menciptakan hubungan antara dirinya dengan bupati sampai harus keluar masuk Kejati dan Polda Papua melaporkan dirinya selama ini.

"Ada ASN eselon II yang ikut berpolitik bahkan sampai ikut melaporkan saya ke Polda dan Kejati. Menurut saya itu biasa, manusia punya rencana tapi Tuhan sang pemberi kuasa. Siapa saja menciptakan hubungan saya dan bupati saya tahu," bebernya.

Ia kembali menegaskan semua ASN agar melayani masyarajat dengan baik.

"Mulai hari ini pemerintahan berjalan normal, melayani masyarakat. Jangan jadi pejabat yang ditemuai masyarakat saja susah," pungkasnya.

Baca Berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bupati Mimika Ditahan KPK Kasus Korupsi, Plt Bupati Kini Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat