TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, menyerukan desakan pemecatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan Komisaris Utama Pertamina.

Ahok dinilai turut tanggung jawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Kebakaran tersebut menewaskan 20 warga Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 

Menurut Mulyanto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir harus bersikap tegas untuk memecat Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama.

Anggota Komisi VII DPR tersebut juga meminta Erick Thohir untuk memecat Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati.

"Kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Mulyanto meminta Erick tak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan.

"Dia seharusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan," ujar Mulyanto.

Mulyanto menegaskan Dirut dan Komisaris Utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di BUMN terkaya itu.

Apalagi, Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan semua risiko di Pertamina.

"Sebagai Komisaris Utama yang juga Ketua Komite Risiko, Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," kata Mulyanto.

Mulyanto minta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran kilang agar tak kembali terjadi di kemudian hari.

"Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang. Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," ungkapnya.

Dia menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.

"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, terbakar hebat pada Jumat (3/3/2023) malam.

Api menyambar ke pemukiman warga di wilayah Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara.

Sekitar 17 warga tewas di lokasi kejadian, sebagian lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Selain itu, 50-an warga mengalami luka bakar, ringan hingga berat.

Seiring musibah tersebut, di Twitter beredar cuitan warganet yang mempertanyakan duduk perkara pemukiman warga di dekat Depo Pertamina Plumpang.

Netizen pun mengaitkan masalah tersebut ke mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan.

Kutipan berita tahun 2016 menjadi bukti bahwa Ahok pernah mengingatkan Anies Baswedan agar berhati-hati dalam membuat janji politik kepada warga Tanah Merah atau kawasan dekat Depo Pertamina Plumpang.

Ahok bersuara karena Anies membuat janji politik tak akan menggusur warga Plumpang dan Tanah Merah jika dirinya terpilih menjadi Gubernur DKI.

"Di Tanah Merah, termsk Plumpang ini, AB dulu kontrak politik utk tdk menggusur. Pdhl kawasan buffer zone milik Pertamina ini bahaya ditinggali," tulis akun Twitter @gus_dibyo, Sabtu (4/3/2023).

"Ahok bahkan sudah ingatkan AB tapi demi suara, dia ngeyel. Sekarang kawasan plumpang kebakaran hebat. Sedih," lanjutnya.

IMB

Pemukiman penduduk di Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, merupakan pemukiman terdekat dengan Depo Pertamina Plumpang yang jadi tempat penimbunan jutaan liter bahan bakar minyak (BBM).

Selama bertahun-tahun, warga Tanah Merah bertetangga dengan timbunan BBM yang berisiko tinggi, baik meledak maupun terbakar.

Pemukiman warga di Tanah Merah termasuk lahan bermasalah. Saat Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur DKI, Anies menjanjikan penyelesaian masalah lahan di Tanah Merah.

Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengingatkan agar Anies dan timnya berhati-hati dalam menjanjikan penyelesaian masalah lahan di Tanah Merah.

Anies Baswedan akhirnya menjadi Gubernur DKI.

Pada Oktober 2021, Anies Baswedan mengunjungi Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara.

Kunjungan Anies ini sekaligus menggenapi janji politiknya saat kampanye Pilkada 2017.

Kala itu, Anies berjanji akan memperjuangkan hak warga Kampung Tanah Merah mendapat sertifikat tanah. Apalagi mereka sudah tinggal di sana puluhan tahun.

Anies menunaikan janji politik dengan memberikan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Kampung Tanah Merah di atas tanah yang masih berproses dalam hukum.

Menurut Anies, IMB ini menjadi jalan tengah kepada warga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Seperti listrik dan saluran air bersih.

"Ini jalan tengah yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah bangunan yang status legalnya belum tuntas. Tapi faktanya warga sudah puluhan tahun di sini. Mereka butuh pelayanan listrik dan air dengan benar. Itu harus ada IMB," ujar Anies dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/10/2021).

Anies menambahkan IMB untuk warga Kampung Tanah Merah diberikan bukan untuk masing-masing kepala keluarga melainkan untuk wilayah Kampung Tanah Merah.

Baca juga: PKS Resmi Usung Anies Baswedan Sebagai Capres 2024

Menurutnya IMB kawasan ini merupakan yang pertama di Indonesia.

IMB juga menyerahkan secara simbolis surat IMB bagi satu kawasan tersebut kepada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah.

"Ini pesan bagi kita semua, di kota ini hidup lebih baik. Pemerintah memiliki tanggung jawab, seninya bisa mencari jalan keluar ketika kebutuhan dan peraturan tidak ketemu. Di situ lah letak tugas pemerintahan untuk mencari jalan tengah dan mengolaborasikannya dengan masyarakat dan private sector," ujar Anies dikutip dari Kompas.tv.

Selain menyerahkan IMB, Pemprov DKI juga menjamin kelayakan bagi warga Tanah Merah dengan membangun infrastuktur. Seperti pembangunan jalan lingkungan sepanjang 3,1 kilometer, sistem drainase, septic tank komunal.

Kemudian jaringan pipa air bersih PAM Jaya untuk 1.100 pelanggan, hingga taman vertikal telah dibangun melalui program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP).

Pemprov DKI juga mendirikan Kampung Asuh Yayasan Himmata, Masjid Al Asyaroh di RW 10 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, dan pembangunan Jembatan Kali Betik yang menyambungkan Kampung Tanah Merah dan Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.  (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com