Laporan ReporterTRIBUNTANGERANG.COM, Rafsanzani Simanjorang

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Benyamin Davnie, Wali Kota Tangerang Selatan angkat bicara terkait wacana work from home (WFH) imbas peningkatan polusi udara di wilayahnya.

Wacana bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sempat menciut usai presiden RI, Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan mengenai polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Kata Benyamin, bukan mustahil jika WFH diterapkan di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

"Saya masih mengkaji jika WFH itu dibutuhkan. Tidak mustahil akan kami terapkan," katanya saat ditemui di Puspemkot Tangsel, Selasa (15/8/2023) kemarin.

Baca juga: Polusi Udara Meningkat, Wali Kota Tangsel Ajak Nanam Pohon Hingga Minta Dishub Uji Emisi

Namun, sebelum penerapan WFH, Benyamin menjelaskan akan menunggu arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jika memberlakukan WFH, Benyamin menyebut akan membagi ritme kerja di jajarannya.

Memasuki semester kedua dan pelaksaan anggaran tengah berlangsung, Benyamin mengatur pengguna anggaran atau pejabat pelaksana teknis kegiatan tetap mengantor.

Baca juga: Ahok Mau Dorong Pertamina Hanya Jual Oktan 92, Pertamini Punya Andil pada Memburuknya Kualitas Udara

Sementara untuk administrasi bisa WFH.

"Tapi catatannya absensi dan laporan tak boleh lepas," ucapnya.

Selain itu, Benyamin mendorong penggunaan bus untuk anak sekolah guna mengurangi volume kendaraan.

Termasuk pula kendaraan dinas yang sudah layaka service untuk segera di perbaiki. 

Jokowi Intruksikan WFH

Masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan minta digelar rapat terbatas (ratas) membahas polusi udara di wilayah Jabodetabek yang semakin memburuk dalam sepekan terakhir.

Terlepas dari metode dan alat ukur, Jokowi menyatakan ada penurunan pada kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

"Tanggal 12 Agustus 2023 kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," kata Jokowi dalam ratas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Seberapa Buruk Kualitas Udara di Jabodetabek Hingga Membuat Jokowi Batuk 4 Minggu

Jokowi menjelaskan ada sejumlah faktor penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek.

Di antaranya adalah kemarau panjang selama tiga bulan terakhir ini yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

"Pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ujar Presiden.

Menteri yang hadir dalam ratas tersebut di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebagai informasi, polusi udara kian bertambah parah di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Dari laman IQAir, indeks kualitas udara Jakarta pada dua hari itu adalah 160 hingga 164.

Salah satu konsentrasi yang menjadi polutan utama, yaitu PM2.5 sebanyak 72 mikrogram per meter kubik.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan empat instruksi atau perintah untuk menangani buruknya kualitas udara di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pertama, untuk penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Kemudian ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek," ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.

"Dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," tutur dia.

Apabila diperlukan, lanjut Presiden, pemerintah akan mendorong work from home (WFH) untuk karyawan perkantoran. Atau bisa juga dilakukan kerja secara hibrid dengan skema WFH dan work from office (WFO).

Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

Hal tersebut menurut Jokowi didukung dengan adanya moda transportasi light rail transit (LRT) yang segera beroperasi dan mass rapid transit (MRT) yang sudah beroperasi.

Selain itu, ada pula kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dioperasikan pada bulan depan. "Dan percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," tutur Jokowi.

Ketiga, Presiden meminta agar secara jangka panjang pemerintah memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu, harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar wilayah Jabodetabek. "Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," kata Jokowi. 

(TribunTangerang.com/Tribunnews.com)