Pileg 2024

Temuan ICW: Caleg Koruptor Jumlahnya Bertambah, Paling Banyak dari Wilayah Sumatra

Editor: Ign Prayoga
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pengunjuk rasa membentangkan tulisan Komisi Pemilihan Umum krisis integritas pada aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Menteng, Jakarta, Minggu (28/5/2023).

"Oleh karena itu, per hari ini, Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB, total mantan terpidana korupsi yang menjadi bacaleg berjumlah 15 orang," kata Kurnia.

Menurut Kurnia, data ini masih bisa bertambah ke depannya.

Untuk itu, ICW berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengumumkan kepada masyarakat terkait status hukum para bacaleg-bacaleg tersebut.

"Penting diingat, yang ICW lansir baru klaster DPR RI, bukan tidak mungkin ada banyak nama mantan terpidana korupsi sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, baik level kota, kabupaten, maupun provinsi," kata Kurnia.

ICW sebelumnya membeberkan nama-nama 12 mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar dalam daftar calon sementara (DCS) bacaleg DPR. Berikut nama-namanya:

1. Abdillah - dapil Sumatera Utara I - caleg DPR - Partai NasDem, nomor urut 5.

Abdillah adalah mantan terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD.

2. Abdullah Puteh - dapil Aceh II - caleg DPR - Partai NasDem - nomor urut 1.

Mantan Gubernur Aceh yang juga mantan terpidana kasus korupsi pembelian helikopter.

3. Susno Duadji - dapil Sumsel II - caleg DPR - PKB - nomor urut 2.

Mantan terpidana kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari.

4. Nurdin Halid - dapil Sulsel II - caleg DPR - Partai Golkar - nomor urut 2, mantan terpidana kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog

5. Rahudman Harahap - dapil Sumut II - caleg DPR - Partai NasDem - nomor urut 4, mantan Sekda Tapanuli Selatan dan mantan terpidana korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan saat menjadi .

6. Al Amin Nasution - dapil Jawa Tengah VII - caleg DPR - PDIP - nomor urut 1 - kasus: menerima suap dari Sekda Kabupaten Bintan Kepri, Azirwan, untuk memuluskan proses alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.

7. Rokhmin Dahuri - dapil Jabar VIII - caleg DPR - PDIP - nomor urut 1, kasus korupsi dana nonbujeter Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Halaman
123