TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli meninggal dunia di Jakarta, Selasa (2/1/2024) malam.

Sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rizal Ramli akhirnya berpulang ke Sang Pencipta.

Perwakilan keluarga Rizal Ramli, Yosef Sampurna Ngagarang menjelaskan, Rizal Ramli menjalani perawatan di RSCM selama kurang lebih satu bulan.

Kabar Rizal Ramli terbaring di rumah sakit tampaknya luput dari media.

Yosef Sampurna Ngagarang mengakui, Rizal Ramli sepenuhnya ingin istirahat dan tak mau keberadaannya di rumah sakit terekspos.

"Dirawat kurang lebih sebulan di RSCM. Biasa beliau tidak mau diekspos, betul-betul mau istirahat, ternyata memang sakitnya juga parah ya karena masih ada kaitan dengan sakit yang dulu beliau pernah operasi," kata dia di RSCM.

Rizal Ramli meninggal dalam usia 69 tahun.

Rizal Ramli merupakan Menteri Keuangan periode 13 Juni hingga 23 Juli 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Rizal juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode Agustus 2000 sampai Juni 2001.

Sebelumnya, ada masa reformasi, Rizal Ramli ditunjuk sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun 2000.

Pada pemerintahan Jokowi, Rizal pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Masuk Penjara

Dikutip dari ekon.go.id, Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 10 Desember 1954.

Rizal Ramli dikenal sebagai seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia.

Selain itu, ia juga dijuluki pakar ekonomi dan politikus Indonesia.

Semasa kecil, Rizal Ramli mengenyam pendidikan dasar di SD Hutabarat Bogor.

Dia melanjutkan ke SMP 1 Bogor hingga kemudian ke SMA 2 Bogor.

Kemudian, Rizal Ramli melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung.

Pada waktu kuliah, Rizal Ramli bekerja di sebuah percetakan untuk membiayai kuliahnya.

Rizal Ramli juga sempat menyelesaikan pendidikan S3 di bidang ekonomi di Boston University, Amerika Serikat, dilansir TribunnewsWiki.com.

Semasa kuliahnya, Rizal Ramli termasuk aktif dalam organisasi di kampus.

Ia pernah mengkritisi pemerintahan Soeharto saat memasuki tahun 1978.

Bersama teman-temannya, Rizal Ramli menjadi tim penulis Buku Putih Perjuangan Mahasiswa ITB.

Buku tersebut, berisi banyak mengkritik kebijakan otoriter dan praktik KKN.

Karena kekritisannya itu, Rizal Ramli pernah dimasukkan ke penjara Sukamiskin, tempat Soekarno dulu ditahan.

Setelah menyelesaikan kuliahnya di Amerika, Rizal Ramli kembali ke Indonesia dan mendirikan sebuah organisasi ekonom bernama Econit Advisory Group.

Di organisasi tersebut, ia aktif mengkritisi kebijakan pemerintahan order baru.

Selama berkarier di Indonesia, Rizal Ramli juga pernah mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI).

Pada masa reformasi, Rizal Ramli ditunjuk sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun 2000.

Selama itu, Rizal Ramli berhasil membawa perubahan dan keuntungan perekonomian bagi Bulog selama enam bulan.

Pada tahun 2000, Rizal Ramli kemudian diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Saat menjadi menteri, ia berhasil menyelamatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang di ambang kebangkrutan.

Lantas, Rizal Ramli dipercaya menjadi Menteri Keuangan di bulan Juli 2001 hingga Agustus 2001.

Setelah tak jadi menteri, Rizal Ramli ditunjuk menjadi komisaris utama di beberapa perusahaan BUMN.

Rizal Ramli ditunjuk menjadi komisaris utama di Bank BNI.

Beberapa bulan selanjutnya, Rizal Ramli dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menko Kemaritiman pada Agustus 2015.

Pada saat itu, Rizal Ramli tetap mengkritisi kebijakan pemerintah.

Hingga Juli 2016, Rizal Ramli melepas jabatannya sebagai Menko Kemaritiman.

Sementara di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara.

Rizal pun pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.

Jabatan tersebut, ditolak karena ia ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia.