"Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD, pada 23  September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami di-back up oleh Forkopimda," puji Akmal. 

Nilai lebih dukungan lainnya adalah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim.

"Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain," kata Akmal.

Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy memuji langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda. Namun ia mengingatkan pemanfaatan NPHD secara tepat dan tidak melanggar hukum. 

"Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik," kata Rifqinizamy. 

"Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN," sebut politikus dari Kalimantan Selatan itu. 

Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris melaporkan pilkada tahun ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Mereka akan mencoblos di  6.274 TPS dengan 30 TPS Lokasi Khusus. 

"Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun," ujar Fahmi. 

Sementara Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menjelaskan kampanye terbanyak dilakukan di Bontang, Balikpapan, Kutai Timur dan Samarinda. 

"Hal yang perlu menjadi catatan bahwa dari sekian kasus pada masa kampanye, terdapat 18 kasus yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Padahal ASN harus netral. Ini harus menjadi catatan Pak Pj Gubernur," ungkap Hari Dermanto. 

Satu hal lain yang juga perlu menjadi kewaspadaan adalah potensi kerawanan pemilu. Apalagi, hanya terdapat dua pasangan calon gubernur di Kaltim. 

"Meski secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif, kami harap Kaltim tetap waspada karena daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia. Apalagi, pasangan calon pilgub hanya ada dua," timpal Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy. 

Pertemuan juga dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Komisioner KPU RI Iffa Rosita, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, sejumlah Pjs bupati dan wali kota dan perwakilan Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman.