TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Muncul istilah "Partai Coklat" (Parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada pemilihan umum (pemilu), baik pilpres, pileg, maupun pilkada. 

Kemunculan istilah tersebut menimbulkan reaksi dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

 Jazilul Fawaid meminta institusi Polri mengoreksi diri terkait munculnya istilah "Partai Coklat" (Parcok) tersebut.

Kata dia ada kemungkinan istilah Partai Coklat tidak terbukti.

Namun dia meminta Polri mengoreksi diri lantaran isu ini kerap muncul. Jazilul mengakui tak menemukan bukti konkret juga soal tudingan keterlibatan Polri dalam pemilu.

"Kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok-lah, parpol-lah, itu menurut saya itu koreksi, harus didengar ini oleh institusi kepolisian," kata Jazilul usai acara Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa yang digelar di Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.

Namun, Jazilul mengaku pernah mendengar isu terkait hal ini. 

"Bahkan saya pernah dengar langsung ada seorang kepala desa begitu untuk memenangkan tertentu itu dipanggil, ditakut-takuti dengan kasus. Katanya begitu yang disampaikan ke saya," kata dia.

Anggota Komisi III DPR RI ini menilai Polri perlu melakukan koreksi di internal agar ke depannya isu tersebut tidak menjadi kegaduhan publik.

Dia berpandangan, jangan sampai Polri yang seharusnya menjaga keamanan ketertiban, justru membuat ketidaktertiban publik.

"Hari ini mungkin bisa ditangani, suatu saat enggak bisa ditangani akan terjadi masalah," kata Jazilul.

"Lebih baik menurut saya koreksi saja secara internal perbaiki, lakukan evaluasi supaya tidak lagi berpolitik, ini domainnya partai-partai dan juga partai-partai jangan ditarik-tarik institusi itu menjadi institusinya partai," imbuh dia.  

PKB dalam posisi menghormati profesionalitas kepolisian. Menurutnya, PKB juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah memastikan pilkada tahun ini berjalan lancar.

"Meskipun ada dugaan penggunaan aparat dan semacam dugaan-dugaan seperti itu, tetapi pada umumnya sukseslah kerja yang dilakukan kepolisian," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, isu soal "Partai Coklat" pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia menyinggung soal pergerakan “partai coklat” yang perlu diantisipasi. Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).

Menurut Hasto, Pilkada di sejumlah daerah, misalnya Jawa Timur, berlangsung kondusi.

“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).

Berdasarkan hasil pemantauan internal PDI-P, kata Hasto, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya, hujan deras dan banjir di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, dia mengaku mendapatkan laporan adanya ketegangan antarkelompok masyarakat di tengah pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Surakarta dan Boyolali, Jawa Tengah.  

Meski begitu, Hasto berharap seluruh rakyat Indonesia bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024, tanpa intervensi dari pihak mana pun.

“Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politics yang terjadi,” kata dia. Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News