9 Poin Penting Pernyataan Prabowo Usai Kumpulkan Ketum Parpol Soal Demo

TRIBUNTANGERANG.COM - Gelombang demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, membuat Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil sikap.

Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik ke Istana Negara pada Minggu (31/8/2025). Pertemuan itu membahas situasi saat ini.

Ada sebanyak 8 ketua Partai Politik yang hadir dalam pertemuan itu, diantaranya yang turut menjadi sorotan adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, pasalnya kehadiran Megawati jarang sekali tampil ke publik.

Lalu ada Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani, Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan

Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS M Kholid. Selain itu, ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Pada pertemuan ini ada sebanyak 12 poin penting, 9 diantaranya merupakan sikap kondisi dari aksi demo masyarakat di depan Gedung DPR Jakarta hingga berbagai wilayah Indonesia.

1. Pimpinan DPR bakal cabut besaran tunjangan DPR

Presiden juga menyebut, para pimpinan DPR bakal mengambil pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo.

"Langkah tegas tadi, yang dilakukan ketum partai politik, adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaan di DPR," lanjutnya.

Dalam KBBI, moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; 2 penundaan; penangguhan.

2. Minta DPR selalu peka terhadap kepentingan rakyat

"Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketum partai sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ungkap Prabowo.

3. Hormati kebebasan rakyat

Kepala negara menegaskan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat.

"Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Governance pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998."

"Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” tegasnya.

4. Minta aparat lindungi rakyat

Lebih lanjut, Prabowo menambahkan, aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat.

"Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas," ungkapnya.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Percepat Proses Hukum 7 Oknum Brimob Penabrak Driver Ojol Affan Kurniawan

5. Singgung soal Makar dan Terorisme

Prabowo mengungkap dugaan adanya tindakan-tindakan di luar hukum dalam aksi massa yang terjadi, bahkan melawan hukum hingga mengarah terhadap aksi makar.

"Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati, hak berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme."

"Kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk perusakan penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku," lanjutnya.

6. Pemerintah membuka ruang dialog

Pemerintah turut membuka ruang dialog dan menindaklanjuti setiap tuntutan rakyat yang disalurkan dengan cara damai. 

"Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan damai, kami pastikan akan didengar, dicatat dan akan ditindaklanjuti," tegas Ketum Gerindra itu.

7. DPR diharapkan buka ruang diskusi dengan tokoh masyarakat hingga mahasiswa

"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh-tokoh kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya diterima dengan baik dan langsung berdialog," terangnya.

"Merekapun sekarang juga akan melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan, seperti besaran tunjangan DPR, dan moratorium kunjungan kerja luar negeri," imbuh Prabowo.

8. Pemerintah terbuka adanya kritik

Prabowo mengimbau agar pemerintah terbuka jika ada kritikan dari rakyat

"Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua K/L untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan," ucap ayahanda Didit Hediprasetyo itu.

9. Presiden minta masyarakat percaya pada pemerintah

Prabowo pun menekankan, pemerintahannya bertekad untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya pemerintah dan tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua parpol, termasuk partai di luar pemerintah kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal," ucap Prabowo. 

Di sisi lain, Prabowo juga mengimbau kepada masyarakat luas agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ia meminta masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai.

“Mari kita jaga persatuan nasional Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum."

"Mari saling mengingatkan keluarga untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum," tambahnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya dan menggelar sidang kabinet mendadak di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025) pagi.

Sejumlah menteri dan pimpinan partai politik terlihat hadir memenuhi undangan Presiden.

Sidang kabinet yang digelar di luar hari kerja ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah membahas situasi politik terkini belakangan ini. Termasuk kericuhan dalam aksi demonstrasi ricuh di sejumlah daerah Indonesia.

(Tribunnews.com/Suci Bangun Dwi Setyaningsih)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News