9 Poin Penting Pernyataan Prabowo Usai Kumpulkan Ketum Parpol Soal Demo

TRIBUNTANGERANG.COM - Gelombang demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, membuat Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil sikap.

Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik ke Istana Negara pada Minggu (31/8/2025). Pertemuan itu membahas situasi saat ini.

Ada sebanyak 8 ketua Partai Politik yang hadir dalam pertemuan itu, diantaranya yang turut menjadi sorotan adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, pasalnya kehadiran Megawati jarang sekali tampil ke publik.

Lalu ada Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani, Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan

Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS M Kholid. Selain itu, ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Pada pertemuan ini ada sebanyak 12 poin penting, 9 diantaranya merupakan sikap kondisi dari aksi demo masyarakat di depan Gedung DPR Jakarta hingga berbagai wilayah Indonesia.

1. Pimpinan DPR bakal cabut besaran tunjangan DPR

Presiden juga menyebut, para pimpinan DPR bakal mengambil pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo.

"Langkah tegas tadi, yang dilakukan ketum partai politik, adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaan di DPR," lanjutnya.

Dalam KBBI, moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; 2 penundaan; penangguhan.

2. Minta DPR selalu peka terhadap kepentingan rakyat

"Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketum partai sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ungkap Prabowo.

3. Hormati kebebasan rakyat

Kepala negara menegaskan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat.