Harta Sri Mulyani yang Rumahnya Dijarah, Naik Rp 34 Miliar dalam 3 Tahun, Tembus Rp 92,8 M di 2024

31 Desember 2024: Rp92,85 miliar (naik Rp13,01 miliar atau 16,30 % )

Artinya bila dihitung, Harta kekayaa Sri Mulyani naik 34.805.930.600 selama tiga tahun bekerja sebagai menteri keuangan.

Dari data tersebut, terlihat jelas setiap tahunnya kekayaan Sri Mulyani bertambah lebih dari Rp10 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan di atas 16 persen.

Rincian Harta Terbaru Sri Mulyani

Dalam laporan terakhir, harta kekayaan Sri Mulyani paling besar tersimpan dalam bentuk tanah dan bangunan dengan nilai lebih dari Rp49,5 miliar.

Selain itu, ia juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp34,9 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp16,5 miliar.

Untuk aset kendaraan, Sri Mulyani memiliki motor gede Honda Rebel CMX500 tahun 2019, dua unit motor matic, dan mobil Toyota Innova Zenix keluaran terbaru 2024. Total nilai aset transportasi ini mencapai Rp782,9 juta.

Meski total hartanya mencapai Rp102 miliar, laporan LHKPN menunjukkan Sri Mulyani juga memiliki utang sekitar Rp9,3 miliar, sehingga total kekayaan bersihnya tercatat Rp92,85 miliar.

Rumah Dijarah

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani akhirnya buka suara setelah Rumahnya di kawasan Tangerang Selatan menjadi sasaran penjarahan.

Melalui akun media sosial Istagram pribadinya, Sri Mulyani menuliskan pernyataan atas kondisi akhir-akhir ini disertai beberapa tangkapan layar berita terkait kondisi rumahnya.

"Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini. Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu," kata Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram, Senin (1/9/2025).

Diungkapkan oleh Sri Mulyani, politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.

"Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan," katanya.

Sri Mulyani mengungkapkan, jika publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU dapat dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.