Wamendagri Ribka Haluk Soroti Dana Otsus Papua, Dorong Transparansi dan Peningkatan SDM Daerah

Ringkasan Berita:

• Wamendagri Ribka Haluk menegaskan reformasi tata kelola dana Otsus Papua agar lebih transparan
• Pertumbuhan ekonomi Papua Tengah dan Papua Barat yang masih minus turut disorot.
• Ribka juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan, infrastruktur, dan SDM lokal, termasuk pelatihan teknologi serta pelibatan perusahaan Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek strategis.

TRIBUNTANGERANG.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya transparansi dan percepatan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Badan Pengarah Papua (BPP) di Manokwari pada Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

Ribka mendorong reformasi tata kelola dana Otsus agar lebih tepat sasaran serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah di Tanah Papua.

Selain itu, upaya mempercepat penyaluran dana Otsus membutuhkan kolaborasi erat antarkementerian/lembaga dan Pemda.

Ia mencatat sejumlah kendala terkait penyaluran dana Otsus, mulai dari pemenuhan persyaratan administratif hingga kapasitas aparatur yang perlu segera diperkuat.

"Kami mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui capacity building agar persyaratan salur dapat segera terpenuhi, sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal daerah berjalan efektif dan akuntabel," tegas Ribka dalam keterangan yang diterima TribunTangerang pada Rabu (5/11/2025).

Tak sampai disitu saja, Ribka Haluk juga menyoroti persoalan ekonomi di Papua Tengah dan Papua Barat yang masih mencatatkan pertumbuhan minus.

Maka dari itu, Ia meminta pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan khusus serta mendorong kebijakan afirmatif yang mampu menggerakkan sektor riil.

Baca juga: Mendagri Minta TP PKK Papua Kolaborasi dengan Dinas Terkait Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Papua

Selain sektor ekonomi, Ribka juga menggarisbawahi bahwa layanan kesehatan untuk Orang Asli Papua (OAP) harus diperkuat. Menurutnya, fasilitas kesehatan dasar dan sarana-prasarana seperti ambulans serta layanan kesehatan bergerak (mobile) di Papua masih terbatas.

"Sehingga diperlukan perluasan program Cek Kesehatan Gratis, serta pembangunan rumah sakit rujukan vertikal menjadi prioritas untuk menjangkau masyarakat terpencil,” imbuhnya.

Pada bidang infrastruktur, Ribka menekankan pentingnya integrasi antarsektor dalam pembangunan jalan Trans-Papua, pembangkit listrik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terintegrasi, dan pusat rujukan kesehatan. Ia juga mendorong keterlibatan perusahaan milik OAP dalam proyek strategis agar memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Forum tersebut juga membahas peningkatan SDM lokal melalui rekrutmen tenaga kesehatan dan pendidikan, serta pelatihan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Sebagai informasi, forum ini bertujuan untuk memetakan persoalan di daerah sekaligus merumuskan langkah strategis dan koordinatif antara pemerintah pusat dan Pemda guna memperkuat kapasitas aparatur, mengoptimalkan penggunaan dana Otsus, dan mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua.

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News