Jadwal Demo Hari Ini Senin 29 Desember 2025, Cek Lokasi dan Waktunya

Ringkasan Berita:

• Massa buruh menggelar aksi demo di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025), menolak UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta yang dinilai tidak sesuai biaya hidup.
• KSPI menilai UMP Jakarta tidak rasional karena lebih rendah dibanding upah minimum Bekasi dan Karawang, serta menuntut revisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta.
• Selain Jakarta, KSPI juga mendesak revisi penetapan UMSK 2026 di Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai rekomendasi pemerintah daerah.

TRIBUNTANGERANG.COM- Berikut jadwal demo yang akan berlangsung di wilayah Jakarta Pusat hari ini, Senin (29/12/2025). 

Demo kali ini disebut datang dari massa buruh.

Buruh Demo di Istana Tolak UMP DKI 2026 Rp 5,7 Juta

Buruh akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025) hari ini.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap besaran UMP DKI Jakarta yang dinilai tidak sebanding dengan biaya hidup di Ibu Kota.

KSPI Nilai UMP Jakarta Tak Masuk Akal

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai UMP DKI Jakarta 2026 tidak rasional jika dibandingkan dengan upah minimum di wilayah penyangga seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Diketahui, upah minimum di Bekasi dan Karawang pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,95 juta per bulan, lebih tinggi dibandingkan Jakarta.

Said mempertanyakan logika penetapan tersebut, mengingat Jakarta menjadi pusat perusahaan besar nasional maupun multinasional.

Menurutnya, tidak masuk akal jika upah pekerja di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan pekerja pabrik di kawasan industri Karawang.

Tuntut Revisi Jadi Rp 5,89 Juta

Atas dasar tersebut, KSPI menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan.

Said menyebut persoalan di tingkat gubernur telah menemui jalan buntu sehingga buruh memilih menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menegaskan, apabila tuntutan tidak direspons, aksi serupa akan terus berlanjut pada Januari, Februari, dan bulan-bulan berikutnya, bahkan berpotensi meluas menjadi aksi solidaritas nasional dikutip dari Kompas.com

Desakan Juga Mengarah ke Jawa Barat

Selain menyoroti UMP DKI Jakarta, KSPI turut mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk merevisi Surat Keputusan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026.

Penetapan UMSK tersebut dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi 18 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat serta belum mencerminkan kebutuhan pekerja di sektor unggulan.

Dalam keputusan yang diterbitkan, UMSK hanya ditetapkan untuk 11 kabupaten/kota.

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News