Cuci Darah Tak Bisa Ditunda, KPCDI Minta Perlindungan Khusus

Laporan Wartawan
TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico

TRIBUNTANGERANG.COM, CIPUTAT - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia berharap pemerintah agar persoalan penonaktifan BPJS PBI yang dialami pasien gagal ginjal dapat segera ditangani melalui kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. 

Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard Samosir menekankan layanan cuci darah merupakan terapi penyelamat nyawa yang tidak boleh terhenti hanya karena perubahan status administrasi.

Tony mengatakan, ratusan pasien sempat terdampak akibat status kepesertaan yang mendadak tidak aktif saat hendak menjalani prosedur rutin. Situasi tersebut dinilai menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran di kalangan pasien maupun keluarga.

"Cuci darah itu bukan layanan yang bisa ditunda. Pasien menjalani terapi dua sampai tiga kali seminggu, dan itu seumur hidup. Kalau terhenti, risikonya sangat fatal,” ujar Tony kepada TribunTangerang.com, Kamis (2/2/2026).

Menurutnya, kondisi medis pasien gagal ginjal sangat bergantung pada keteraturan terapi. Ketika jadwal terlewat, cairan dan racun dalam tubuh tidak tersaring dengan baik, sehingga memicu komplikasi serius.

“Risikonya bisa edema paru, gagal jantung, sesak napas berat, bahkan kematian. Jadi ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini soal keselamatan,” kata Tony.

Baca juga: 76.065 Warga Kota Tangerang Terdampak Nonaktif BPJS PBI Kementerian Sosial

Tony berharap pemerintah segera menghadirkan mekanisme reaktivasi cepat atau fast track bagi pasien dengan penyakit kronis. Skema tersebut dinilai penting agar pasien tidak perlu menunggu proses birokrasi yang panjang untuk kembali mendapatkan jaminan layanan.

“Kami meminta ada sistem reaktivasi berbasis verifikasi medis. Kalau memang pasien terbukti membutuhkan terapi berkelanjutan, jangan sampai terhambat hanya karena data sosial,” tegas pria berumur 42 tahun itu.

Selain itu, ia mendorong evaluasi dalam sistem penentuan kelayakan PBI. Mereka menilai indikator ekonomi semata belum cukup untuk menggambarkan kondisi riil pasien penyakit kronis yang rentan secara finansial.

"Pasien gagal ginjal itu rentan miskin. Penghasilan mungkin terlihat cukup, tapi beban biaya kesehatan sangat besar. Indikator medis harus dipertimbangkan dalam penetapan PBI,” jelas Tony.

Baca juga: Dinkes Kabupaten Tangerang Perketat Pengawasan Takjil Selama Ramadan

Tony meminta adanya transparansi dan pemberitahuan resmi sebelum penonaktifan kepesertaan dilakukan. Menurut mereka, sosialisasi yang jelas dapat mencegah kepanikan pasien saat hendak menjalani tindakan medis.

“Minimal ada pemberitahuan lebih dulu. Jangan sampai pasien baru tahu statusnya nonaktif saat sudah berada di rumah sakit dan hendak cuci darah,” ujarnya.

Lebih lanjut, penggawa KPCDI itu menekankan pentingnya jaminan continuity of care atau keberlanjutan perawatan untuk layanan yang bersifat life-sustaining. Ia berharap pemerintah memastikan terapi seperti cuci darah tetap berjalan tanpa gangguan administratif.

“Layanan penyelamat nyawa harus dilindungi. Jangan sampai kebijakan administrasi justru mengancam keselamatan warga,” tutup Tony. (m30)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News