BRIN Sebut Kritik Salsa Erwina Hutagalung ke Ahmad Sahroni Sah, Serangan Balik ke Keluarga Tak Sehat

Setiap warga negara, termasuk yang tinggal di luar negeri, punya hak menyampaikan kritik kepada pejabat

Penulis: Ikhwana Mutuah Mico | Editor: Joseph Wesly
(Instagram Salsa Erwina Hutagalung)
KRITIK SAH- Instagram Salsa Erwina Hutagalung. Salsa jadi korban doxing. Alamat hingga nama orang tuanya disebar di medsos karena tantang Ahmad Sahroni berdebat. (Instagram Salsa Erwina Hutagalung) 

Laporan Wartawan
TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico

TRIBUNTANGERANG.COM, SERPONG- Peneliti BRIN, Lili Romli mengatakan kritik yang dilontarkan oleh Salsa Erwina terhadap anggota DPR RI Ahmad Sahroni adalah bagian dari hak konstitusional warga negara.

BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional, lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia.

Peneliti senior pusat riset politik itu menilai pejabat publik seharusnya siap menerima kritik karena bekerja untuk rakyat dan digaji dari uang rakyat.

“Setiap warga negara, termasuk yang tinggal di luar negeri, punya hak menyampaikan kritik kepada pejabat. Anggota DPR harus legowo dikritik, karena jabatan mereka adalah amanah rakyat,” ujar Lili, Kamis (28/8/2025).

Kontroversi bermula ketika Sahroni menyebut “orang tolol sedunia” dalam merespons wacana pembubaran DPR RI.

Pernyataan itu mendapat reaksi keras dari publik, salah satunya dari Salsa Erwina, diaspora Indonesia di Denmark yang menantang Sahroni untuk debat terbuka soal kinerja parlemen.

Video kritik Salsa menjadi viral, namun justru dibalas dengan kampanye digital yang menyerangnya secara pribadi.

Dia menjadi korban doxing.

Doxing adalah perbuatan membuka data diri seseorang dan membagikannya di ruang publik tanpa persetujuan.

Data pribadi hingga latar belakang keluarganya tersebar, bahkan muncul desakan agar polisi menangkapnya.

Baca juga: Rumah Salsa Erwina di Tangsel Dijaga Warga Usai Kritik ke Ahmad Sahroni, Ibunya Diminta Tak Diganggu

Menurut Lili, tindakan semacam itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.

“Kritik harus dijawab dengan kerja dan perbaikan kinerja, bukan dengan serangan personal apalagi melibatkan keluarga yang tidak ada hubungannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, demokrasi yang sehat tidak boleh dibungkam dengan intimidasi atau serangan balik.

“Kalau pejabat bekerja dengan baik dan berhati-hati dalam berbicara, kecil kemungkinan mereka dikritik. Sebaliknya, mereka akan mendapat apresiasi,” pungkasnya.

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved