Warga Protes Akses Jalan Balboa Estate, Kelurahan Pisangan Pastikan Pembangunan Berizin Lengkap

Laporan Wartawan
TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico

TRIBUNTANGERANG.COM, CIPUTAT TIMUR- Aksi unjuk rasa puluhan warga di Perumahan Pondok Hijau, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, ramai diperbincangkan di media sosial. 

Warga menolak pembangunan akses jalan baru yang dibuat oleh pihak pengembang dan membentangkan sejumlah spanduk protes di sekitar kawasan perumahan.

Lurah Pisangan Martyasto menanggapi aksi unjuk rasa warga Perumahan Pondok Hijau, Ciputat Timur, yang menolak pembangunan akses jalan menuju kawasan Balboa Estate.

Ia menjelaskan persoalan ini sudah dibahas sejak tahun 2024 melalui beberapa kali mediasi antara warga dan pihak pengembang.

“Memang wilayah Balboa Estate itu secara administratif berada di Kelurahan Cipayung. Namun, akses masuk yang direncanakan melewati Pondok Hijau, yang merupakan wilayah Kelurahan Pisangan,” jelas
Martyasto di kantor Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangsel, Senin (3/11/2025).

Kelurahan Pisangan, lanjut Martyasto, sudah memfasilitasi tiga kali mediasi antara warga dan pengembang satu kali pada 2024 dan dua kali pada 2025. Pertemuan terakhir bahkan dihadiri oleh perwakilan Polres Tangsel, Polsek Ciputat Timur, Koramil, kelurahan, dan kecamatan.

“Warga memang tidak setuju jika aksesnya melalui Pondok Hijau. Namun, jika melihat izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, izinnya sudah ada dan lengkap,” ujar Martyasto.

Terkait status lahan, ia memastikan jalan tersebut sudah menjadi aset milik Pemkot Tangsel.

“Aset itu diserahkan warga secara sepihak pada 2016, lalu diperbarui pada 2025. Pembaruan itu berkaitan dengan penyesuaian luasan Puskesmas di RW 09 Pondok Hijau,” ujar Martyasto.

Terkait izin pembangunan, Martyasto menjelaskan kewenangan bukan di tingkat kelurahan. Namun, dalam setiap rapat, pengembang sudah menunjukkan berbagai dokumen, seperti izin PBG dan rekomendasi dari dinas terkait.

Martyasto mengatakan alasan utama penolakan warga bukan karena masalah izin, melainkan kekhawatiran akan meningkatnya lalu lintas kendaraan, kebisingan, dan potensi banjir.

“Warga merasa khawatir nanti akan ada banyak kendaraan yang lewat perumahan mereka. Mereka juga menyinggung soal banjir,” jelasnya.

Ia menambahkan, banjir di wilayah tersebut sudah terjadi sejak sebelum proyek dimulai, karena kondisi geografis yang berupa cekungan.

"Dari pemerintah kota juga sudah berupaya menangani banjir. Tahun depan Dinas Sumber Daya Air sudah merencanakan perbaikan saluran drainase di kawasan itu,” ujar Martyasto.