Perpanjangan Jabatan Sekda Tangsel Disorot DPRD, Minta Proses Terbuka

Laporan Wartawan
TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico

TRIBUNTANGERANG.COM, SERPONG - DPRD Kota Tangerang Selatan melalui Komisi I meminta agar proses perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah, Bambang Noertjahjo dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik. 

Permintaan tersebut disampaikan di tengah proses administratif perpanjangan jabatan pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel yang saat ini sedang berjalan.

Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar-butar mengatakan informasi menjadi hal penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses yang sedang berlangsung. 

Ia menegaskan transparansi harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan keputusan yang berkaitan dengan jabatan strategis di pemerintahan daerah.

“Kami dari DPRD hanya menekankan, kesatu bentuk transparansi, yang kedua ada keterbukaan, bahkan penyampaian langsung kepada publik proses yang berjalan seperti apa, sehingga semua bisa mengawal dan mengikutinya,” ujar Ledy dalam keterangan yang diterima TribunTangerang.com, Rabu (20/5/2026).

Ia menambahkan, keterbukaan diperlukan untuk mencegah munculnya asumsi liar di tengah masyarakat apabila proses tersebut tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal. 

Menurutnya, publik berhak mengetahui perkembangan proses administratif yang sedang berlangsung.

“Jadi jangan sampai kita hanya diam, tiba-tiba sudah keluar hasilnya seperti apa, ini kan nanti menjadi asumsi tidak baik,” lanjutnya.

Ledy mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya, rekomendasi perpanjangan masa jabatan Sekda Tangsel disebut telah turun sejak awal Mei. 

Saat ini, proses penyusunan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masih dalam tahap finalisasi oleh pihak eksekutif.

Selain menyoroti aspek transparansi, DPRD menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. 

Ledy menyebut proses perpanjangan jabatan Sekda harus melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku secara nasional.

Ia mempertanyakan sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Menurutnya, hal tersebut penting mengingat jabatan Sekda merupakan posisi strategis dalam struktur aparatur sipil negara.