PAN Gabung Pemerintah, PKS: Jangan Jadi Koalisi Obesitas tapi Lamban dan Minim Inisiatif

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap koalisi pemerintah tak menjadi lamban, menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN).

"Jangan justru menjadi koalisi yang obesitas, berbobot besar namun lamban dan minim inisiatif," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi kepada Tribunnews, Kamis (26/8/2021).

PKS, kata Nabil, menghormati keputusan PAN yang memutuskan menjadi bagian dari pemerintah.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bareskrim Polri Ciduk Yahya Waloni Atas Dugaan Penistaan Agama

Dia berharap koalisi pemerintah kini harus bisa menyelesaikan segala problematika permasalahan bangsa.

"Harapannya tentu dengan bergabungnya PAN, bisa membuat pemerintahan lebih efektif."

"Tantangan problematika bangsa semakin banyak, maka seharusnya pemerintah semakin cepat berlari, melahirkan banyak terobosan untuk kesejahteran rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengonfirmasi PAN sebagai partai politik pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Masa Penahanan Rizieq Shihab Diperpanjang, Kuasa Hukum: Zalimnya Sudah Brutal

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul (Zulkifli Hasan) telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Viva saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (25/8/2021).

Jubir PAN itu mengatakan, diundangnya Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno ke Istana oleh Presiden Jokowi, mempertegas PAN menjadi parpol koalisi pemerintahan.

"Iya tadi Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Mas Eddy Soeparno hadir di Istana bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi," ungkapnya.

Baca juga: Tersangka Pembunuh 6 Anggota FPI Tak Ditahan, Kuasa Hukum: Pedih, Selamat Tinggal Keadilan

Viva juga menjawab kemungkinan partainya mendapat jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Viva Yoga, kocok ulang posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," ucap Viva saat dikonfirmasi Tribunnews, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Penodaan Agama, Muhammad Kece Terancam Dipenjara 6 Tahun

Viva mengatakan, diundangnya Ketua Umum dan Sekjen PAN bersama pimpinan parpol koalisi pemerintah ke Istana kemarin sore, tak membahas posisi menteri di kabinet.

"Pertemuan tadi tidak berbicara soal kabinet," jelas juru bicara PAN itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah petinggi parpol koalisi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: BREAKING NEWS: Bareskrim Ciduk Muhammad Kece di Bali

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dikabarkan ikut serta.

"Iya, PAN kan partai koalisi juga."

"PAN hadir di Istana."

Baca juga: Demi Anak Istri, Warga Kampung Melayu Jakarta Ini Rela Kayuh Becak di Pasar Anyar Tangerang

"Bang Zul Ketum dan Mas Eddy Soeparno Sekjen," ungkap Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).

Viva mengatakan, Zulhas sempat memimpin rapat untuk rakernas PAN pada akhir Agustus nanti.

"Setelah selesai rapat, Ketum dan Sekjen berangkat ke Istana bertemu dengan partai koalisi pendukung pemerintah," katanya.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 53 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Menyusut, Jakarta Nihil

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Plate mengatakan, pertemuan yang dilakukan merupakan pertemuan rutin antara pimpinan parpol, yakni ketua umum dan sekjen partai koalisi pemerintah dengan Presiden Jokowi.

"Pertemuan reguler antara Presiden dan pimpinan parpol koalisi," katanya.

Plate tidak menjelaskan lebih jauh mengenai siapa saja pimpinan parpol yang hadir, begitu juga mengenai topik khusus yang akan dibahas.

Baca juga: Indonesia Beli 55 Kulkas Khusus dari UNICEF untuk Simpan Vaksin Covid-19 Pfizer

Namun yang pasti, pertemuan Jokowi dengan pimpinan parpol ini, tidak ada dalam agenda resmi Presiden.

Presiden pada hari ini hanya beragendakan dua kegiatan, yakni membuka Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 dan pelantikan Gubernur dan Wagub Kalimantan Selatan.

Pertemuan ini muncul setelah isu reshuffle kabinet kembali berembus.

Bahas 5 Topik

Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi pemerintah, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PDIP Megawati Suekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani.

Baca juga: 4 Merek Vaksin Covid-19 Sedang Proses Registrasi Izin di BPOM, Ada yang Cuma Butuh Sekali Suntik

Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodwijk Paulus.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.

Ketum PPP Suharso Manoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi, serta Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno.

Baca juga: KISAH Juragan Becak Kayuh di Tangerang, Tak Patok Jumlah Setoran, Tinggal di Gubuk Dekat Parit

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, ada 5 topik pembicaraan yang dibahas.

Pertama, perkembangan penanganan pandemi Covid-19.

"Berkaitan dengan capaian-capaiannya, tantangan-tantangannya, dan benchmark-benchmark yang dilakukan oleh pemerintah," ungkap Plate di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Penyelidik Tak Lulus TWK: Kalau KPK Bergantung pada Koruptor Ceroboh Pakai Hape, OTT Wassalam

Kedua, kata dia, terkait perekonomian nasional yang berkaitan dengan pencapaian makro ekonomi nasional, dan tantangan-tantangan makro ekonomi nasional.

Meskipun saat ini terjadi perbaikan dan pencapaian yang menggembirakan, yakni tumbuh 7,07 persen (yoy) pada kuartal kedua, masih ada sejumlah tantangan agar kuartal ketiga dan keempat tetap baik.

"Namun tetap harus memperhatikan dampak dari munculnya varian Delta, dan penularan yang besar yang mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan PPKM mikro," urainya.

Baca juga: Bareskrim Dalami Motif Muhammad Kece Sebar Konten Ujaran Kebencian Berbau SARA

Ketiga, membahas strategi ekonomi dan bisnis negara.

Presiden menyampaikan tentang strategi tersebut yang perlu didukung secara politik oleh partai-partai politik.

Di antaranya menggeser pertumbuhan ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi produksi.

Baca juga: KPK Klaim Tahu Keberadaan Harun Masiku, Bambang Widjojanto: Sengaja Diberi Tahu Biar Kabur

"Mendorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih, secara khusus untuk komoditas-komoditas nasional kita, melalui proses proses pengolahan di dalam negeri terlebih dahulu."

"Khususnya di sektor pertambangan, sektor pertanian, dan ekonomu hijau," paparnya.

Keempat, soal ketatanegaraan, otonomi, daerah dan sistem pemerintahan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Baca juga: Tahun Depan Pemerintah Berikan Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum, Bebas Pilih Merek tapi Bayar

Pertemuan, kata Plate, mendiskusikan dan membangun perspektif evaluasi atas penyelenggaraan otonomi daerah dan kehidupan ketatanegaraan menghadapi pandemi Covid-19 dan post-pandemi Covid-19.

"Indonesia membutuhkan tata kelola pemerintahan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tata kelola yang efisien," bebernya.

Terakhir, menurut Plate, masalah Ibu Kota Negara Baru (IKN) juga dibahas.

Baca juga: BMKG Prediksi Awal Musim Hujan Terjadi pada September 2021, Puncaknya Januari 2022

Pertemuan membahas tindak lanjut pembangunan ibu kota negara baru akan dilanjutkan melalui persiapan legislasi primer berupa UU IKN, yang akan mulai diproses bersama DPR.

"Disadari bahwa pembangunan IKN akan disesuaikan penjadwalannya sebagai dampak dari pandemi Covid-19," jelas Plate. (Chaerul Umam)