Kabinet Jokowi

ISU Reshuffle Kabinet Menguat Usai PAN Gabung Koalisi, 7 Kementerian Ini Dikabarkan Bakal Kena Imbas

Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pendukung pemerintah, semakin menguatkan isu reshuffle kabinet.

Editor: Yaspen Martinus
Sekretariat Kabinet
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat kabinet terbatas. 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pendukung pemerintah, semakin menguatkan isu reshuffle kabinet.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnetwork, reshuffle terbatas bakal dilakukan pada September mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pula, terdapat sekira tujuh kementerian yang dikabarkan bakal terkena reshuffle, guna mengakomodasi masuknya PAN maupun karena masalah kinerja.

Baca juga: Wali Kota Tangerang: Kita Sudah Berada di Pinggir Pandemi Covid-19, Semoga Cepat Kelar

Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Koperasi dan UMKM; Perhubungan; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); serta Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Juga, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); hingga kepala staf presiden.

Isu reshuffle sendiri ditanggapi secara beragam oleh partai-partai politik pendukung pemerintah.

Baca juga: Dua Puskesmas Tutup Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tangerang Mencapai Puncaknya pada 14 Juli

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan, munculnya isu reshuffle muncul sebagai konsekuensi bergabungnya PAN.

PPP enggan larut dalam isu tersebut, sebab reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Soal reshuffle sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu hak prerogatif Presiden Jokowi."

Baca juga: Pemerintah Ambil Alih 49 Bidang Tanah Milik Obligor BLBI, Luasnya Tembus 5,2 Juta Meter Persegi

"Kalau kemudian isu reshuffle mencuat gara-gara masuknya PAN, itu namanya konsekuensi politik," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, ketika dihubungi, Jumat (27/8/2021).

Baidowi mengatakan, Presiden biasanya melakukan reshuffle berdasarkan indeks parameter kerja.

Artinya, reshuffle dilakukan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja kabinetnya, bukan dasar yang lain.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 27 Agustus 2021: Suntikan Pertama 60.435.555, Dosis Kedua 34.121.203

PPP, kata dia, juga tidak melakukan pergerakan atau konsolidasi sama sekali kepada pemerintah terkait isu reshuffle.

Bertambah atau tidaknya jumlah kader di jajaran kabinet, katanya, merupakan hak pregoratif Presiden.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved