Virus Corona

Minta Pemda Pelototi Data Covid-19, Mendagri: Kalau Data Lama Dimasukkan Nanti Salah Ambil Kebijakan

Input data ini, kata Tito, akan sangat menentukan arah kebijakan dan penentuan sikap pemerintah ke depannya.

Editor: Yaspen Martinus
Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta setiap pemda melakukan rapat koordinasi mengenai sistem penginputan data Covid-19. 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah terus memperbaiki input data Covid-19.

Sebab, kerap kali ditemukan lonjakan kasus Covid-19 justru diakibatkan terinputnya data-data lama.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam keterangan pers di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Effendi Simbolon: Insyaallah Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Dudung Abdurachman KSAD

“Mohon betul-betul dipelototi data."

"Karena data yang kita temukan di beberapa daerah, data kasus positif atau data yang konfirmasi ternyata banyak yang diupload (diunggah) data-data yang sudah lama,” ungkap Tito.

Tito juga bercerita tentang adanya temuan di salah satu daerah yang memiliki angka kematian atau fatality rate akibat Covid-19 yang melonjak tajam.

Baca juga: NIK Jokowi Mudah Diakses Publik, Ketua KPU Bilang Sudah Ada Persetujuan Tertulis

Namun, setelah ditelusuri angka tersebut merupakan akumulasi angka kematian dari minggu-minggu sebelumnya.

“Setelah kita lihat, pelototin, ternyata angka kematiannya akumulasi dari beberapa minggu sebelumnya, bukan yang riil minggu itu,” tuturnya.

Karena itu, Mendagri meminta setiap pemda melakukan rapat koordinasi mengenai sistem penginputan data Covid-19.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani: Kalau Data Pribadi Presiden Saja Bisa Bocor, Apalagi Warga Biasa

Input data ini, kata Tito, akan sangat menentukan arah kebijakan dan penentuan sikap pemerintah ke depannya.

Bila proses inputnya keliru, tentu akan berakibat fatal.

Misalnya saja, dengan angka kematian dan kasus positif yang meningkat akibat penggabungan dengan data sebelumnya, tentu akan berisiko terhadap penerapan level kebijakan PPKM dan zona wilayahnya.

Baca juga: Diciduk KPK, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono: Tolong Tunjukkan yang Memberi Rp 2,1 Miliar Siapa?

“Kalau dimasukkan data yang lama, nanti pengambilan kebijakannya salah."

"Jumlah kasus aktif dimasukin yang 3 minggu-4 minggu lalu itu membuat kasus aktif banyak."

"Sehingga akhirnya mau ditarik ke isoter (isolasi terpusat) semua, padahal mungkin jumlahnya tidak segitu,” beber Tito.

Baca juga: Aksi Dukung Mendukung Anggota DPR kepada Calon Panglima TNI Dinilai Bikin Suasana Jadi Kurang Sehat

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved