Calon Panglima TNI
Aksi Dukung Mendukung Anggota DPR kepada Calon Panglima TNI Dinilai Bikin Suasana Jadi Kurang Sehat
DPR hanya perlu bersikap setuju atau tidak pada usulan Presiden, dan bukan justru mendorong-dorong nama tertentu untuk diusulkan.
lihat foto
TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyoroti aksi dukung mendukung anggota DPR kepada kandidat Panglima TNI.
Menurutnya, aksi dukung mendukung tersebut membuat suasana menjadi kurang sehat.
Ia pun mempertanyakan mengapa di tengah perhatian pada upaya membangun profesionalisme TNI dan postur pertahanan yang kokoh, suara politisi justru lebih mengemuka.
Baca juga: Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Jokowi Bocor, Kominfo: NIK Presiden Lebih Dahulu Tersedia di Situs KPU
Meskipun ia membenarkan pengangkatan Panglima TNI merupakan proses politik.
Namun demikian, menurutnya nantinya DPR hanya perlu bersikap setuju atau tidak pada usulan Presiden, dan bukan justru mendorong-dorong nama tertentu untuk diusulkan.
"Justru aksi dukung mendukung inilah yang dapat membuat suasana menjadi kurang sehat," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews pada Jumat (3/9/2021).
Baca juga: Kasus Covid-19 di Tangerang Turun Jadi Sekitar 30 per Hari, Wali Kota: Jangan Sampai Lalai Prokes
Ia pun menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, yang meyakini Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto akan jatuh ke matra Angkatan Darat (AD).
Fahmi juga menanggapi pernyataan Effendi terkait Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurrachman yang akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), jika Andika betul-betul menjabat Panglima TNI.
Ia mengatakan, sikap Presiden secara resmi baru akan diketahui ketika surat Presiden terkait usulan nama Panglima TNI diterima DPR.
Baca juga: Pemkot Tangsel Siap Gelar PTM Senin Pekan Depan untuk SMP, SD Seminggu Setelahnya
Menurutnya, Effendi dan anggota Komisi I lainnya hanya perlu bersikap setuju atau tidak setuju terhadap siapapun nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI pengganti Hadi, setelah surat presiden diterima DPR.
"Soal KSAD, itupun bukan wilayah politik DPR."
"Jika Presiden menghendaki Pak Dudung ya tinggal dilantik saja, tidak ada masalah," ucap Fahmi.
Baca juga: Menkominfo: Vaksin dan Masker Paket Hidup Sehat Berdampingan dengan Covid-19
Fahmi juga berharap Presiden dan DPR tak terjebak pada citra yang disodorkan oleh pengusung kandidat Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.
Ia memaklumi adanya semacam kompetisi dari para kandidat Panglima TNI, karena menurutnya bagaimanapun menjadi Panglima TNI adalah capaian paling sempurna dari karier seorang perwira.
Namun demikian, menurutnya saat ini justru yang 'berisik' adalah para pengusung kandidat Panglima TNI yang getol menunjukkan keunggulan kandidatnya.
Baca juga: Terima Uang Belasan Miliar Rupiah, Ini Pihak-pihak yang Menyuap AKP Stepanus Robin Pattuju
